Jokowi Dianggap Belum Majukan Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan, 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menunjukan kontribusi besar kesejahteraan nelayan.

Ketua Umum KNTI Riza Damanik mengatakan, kondisi tersebut tercermin dari rentannya pergerakan indikator kesejahteraan yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) NTN pada bulan Oktober sampai Desember mengalami penurunan.

Pada Oktober 2014, di masa pemerintah SBY, NTN pada posisi 106,66. Lalu turun 2,26 menjadi 104,26 pada November 2014, terus turun lagu menjadi 102,97 pada Desember 2014.

Pada Januari 2015, terjadi perbaikan NTN di mana meningkat 2,44 menjadi 105,48. Kenaikan diduga adanya sikap pemerintah menaikan dan menurunkan harga BBM.

"Secara umum prestasi pemerintah belum menunjukan hasil. Hal ini ditandai dengan NTN yang sangat dinamis. Perubahan naik dan turun dalam waktu singkat menunjukan masih rentannya kualitas kesejahteraan nelayan Indonesia," kata dia dalam keterangnya, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Dia pun menekankan, dengan kondisi itu pemerintah memiliki tantangan yang besar guna menjadi konsistensi kualitas kesejahteraan nelayan. Dalam hal, tugas itu diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pelaksana teknis.

"KNTI mengingatkan KKP untuk menyiapkan strategi partisipatif agar perekonomian terus membaik di tengah ikhtiar penguatan kebijakan pengelolaan ikan, seperti pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pengambilan kepiting bertelur maupun lobster," tandas dia. (Amd/Nrm)