RI Bakal Bangun Pembangkit Listrik 54 Ribu MW

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 54 ribu megawatt (MW) dalam 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan rakyat listrik Indonesia.

"Lebih dari satu abad, PT PLN (Persero) membangun 25 ribu MW. Kita harus membangun dalam 10 tahun dua kali lipat dari itu," kata Kalla saat membuka Musyawarah Nasional VI Masyarakat Kelistirkan Inonesia, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Proyek pembangkit 54 ribu MW tersebut tidak hanya digarap PLN tapi juga melibatkan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/ IPP). Adapun dana yang dibutuhkan mencapai Rp 500 triliun, namun jika mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak cukup.

Untuk itu, pemerintah mengajak swasta mewujudkan target tersebut. "Karena ekonomi dan bisnis menguntungkan, maka dilibatkan swasta. APBN tentu tidak kuat, shingga swasta harus ikut serta," pungkasnya.

Sedangkan di era Jokowi-JK, pemerintah tengah menggenjot penambahan kapasitas listrik sebesar 35 ribu MW hingga 2019. Dalam program ini, PLN akan berkontribusi sebesar 10 ribu MW, sedangkan sisanya yaitu 25 ribu MW akan diserahkan kepada kepada pihak swasta melalui skema IPP.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir sebelumnya mengungkapkan, penambahan kapasitas daya setrum 35 ribu MW akan mendorong pertumbuhan basis pelanggan PLN secara signifikan. Dia menargetkan, jumlah pelanggan PLN dapat naik tajam menjadi 71 juta pelanggan di akhir 2019.

"Pertumbuhan pelanggan memang akan naik signifikan menjadi 71 juta pada 2019 dari capaian tahun lalu sebanyak 56 juta pelanggan. Karena kami mengarahkan pembangunan pembangkit listrik dan distribusi sampai ke daerah-daerah yang belum mendapat fasilitas listrik," tegas Sofyan.

Target peningkatan jumlah pelanggan, tambah dia, dapat mendongkrak volume penjualan listrik PLN menjadi 307 terra watt per hour (TwH) pada akhir 2019. "Jadi pertumbuhannya 8,4 persen sampai 2019. Dengan rasio elektrifikasi 83,3 persen di 2014 menjadi 97,2 persen pada 2019," pungkas Sofyan. (Pew/Ndw)