Rupiah Tergelincir, Pemerintah Agresif Tenangkan Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai pemerintah hanya bersifat sementara. Meski tergelincir, kinerja pergerakan mata uang rupiah bukanlah yang paling buruk dibandingkan negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ‎Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah tidak bisa menghindari penyebab nilai tukar rupiah merosot hingga Rp 13.200 per dolar AS yang datang dari global.

"Sebenarnya persoalan bukan di kita, karena kinerja ekonomi AS  sedang bagus sekali. Seluruh mata uang dunia melemah kecuali Filipina yang punya banyak aliran remitansi masuk dari pekerjanya di luar negeri," ujar dia saat acara 'CIMB Niaga Economic Forum 2015' di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Walaupun demikian, Sofyan membela, bahwa kinerja pelemahan kurs rupiah bukanlah paling buruk dibandingkan mata uang lain. Terhadap mata uang lain, rupiah justru mengalami penguatan. Dia meminta, agar masyarakat tidak panik menghadapi gejolak ini.

"Pelemahan kurs rupiah temporer, jadi nggak perlu khawatir. Ini justru bagus buat eksportir kita menggenjot kinerja ekspor. Tapi memang buat importir akan menghadapi kesulitan besar," tutur dia.

Dirinya mengaku, secara domestik, pemerintah telah menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama beberapa bulan ini. Terutama persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan mengambil kebijakan penghapusan subsidi Premium dan menjalankan subsidi tetap bagi solar.

"Sudah lama kita menyandera fiskal kita dengan subsidi BBM, dan mulai Januari lalu sudah nggak ada lagi subsidi Premium. Subsidi tetap untuk Solar dan krek ilegal fishing telah‎ mengurangi konsumsi Solar luar biasa besar karena tadinya banyak kebocoran," jelas Sofyan.

Upaya lain, sambungnya, pemerintah telah melakukan reformasi struktural dengan memperkenalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ide yang sudah tercetus ‎sejak zaman pemerintahan Soeharto, dan akhirnya baru dijalankan secara serempak.

"Supaya Indonesia menjadi tempat menarik buat investor, menciptakan lapangan kerja. Di tingkat provinsi, dan Kabupaten, harus selesai dalam 1 tahun ini. Jika tidak, Presiden akan menggunakan fiskal dan power sebagai reward dan punishment," tandas dia.(Fik/Ndw)