Susun RKP 2016, Jokowi-JK Hadiri Musrenbangnas

Liputan6.com, Jakarta - ‎Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kembali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Ini adalah Musrenbangnas kedua pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Dari agenda atau susunan acara yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Rabu (29/4/2015), rencananya Musrenbangnas tahun ini akan dibuka dengan pengarahan Presiden Jokowi pada ‎pukul 08.00 WIB. Lalu ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden JK pada pukul 17.00 WIB.

Seharian penuh, Musrenbangnas akan diisi dengan sidang pleno empat sesi. Sesi pertama mengenai rencana dan kebijakan pembangunan nasional 2016 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Dilanjutkan pemaparan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan tema kebijakan fiskal dan pelaksanaan anggaran tahun depan.

Sesi ketiga, pengendalian inflasi daerah yang akan disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo serta penguatan pemda dalam mendukung pembangunan nasional 2016 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sesi keempat sidang pleno I.

Lalu sidang pleno II dikemas dalam bentuk talkshow dan dialog interaktif berjudul mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas.

Sesi ini akan menghadirkan pembicara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Serta ada Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur PT Pelindo IV dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero Emma Sri Hartati.

Setelah sidang pleno pukul 16.00 WIB, Musrenbangnas akan menjadi saksi penyerahan buku panduan mobilitas perkotaan oleh Menteri PPN dan penyerahan penghargaan inovasi pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Selain dihadiri seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, Musrenbangnas 2015 diikuti para Gubernur, Bupati‎, dan Walikota serta Kepala Badan di tingkat pusat.(Fik/Ndw)