Pedagang Kecewa Kalau Jokowi Impor Beras

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mempertanyakan komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) atas peluang kebijakan impor beras dalam waktu dekat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan janji pemerintah sebelumnya yang tak akan membuka keran impor beras tahun ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) APPSI, Ngadiran mengatakan para pedagang sangat mengapresiasi penegasan pemerintah beberapa bulan lalu kalau tak ada impor beras tahun ini karena cadangan beras di gudang Bulog sangat mencukupi. Tapi faktanya justru berubah.

"Tapi apa buktinya pemerintah tidak komitmen, ternyata tidak punya data riil soal stok beras. Anggaran banyak tapi data bodong. Lagi-lagi petani jadi korban kalau jadi impor. Mau ditaruh di mana muka pemerintah," keluh dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Ngadiran mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi masa panen sehingga pemerintah tidak pantas jika ingin mengambil kebijakan impor dalam waktu dekat. Di waktu inilah, kata dia, saat yang tepat bagi Bulog untuk menyerap beras dari para petani.

"Katanya stok beras Bulog 1,2 juta ton, saatnya membeli beras petani bukan cuma ngomong doang. Lihat saja beras miskin sudah berkutu, bau, masa rakyat sudah miskin mau dikasih beras berkualitas jelek. Apa bedanya pemerintah sekarang dengan yang sebelumnya," sindir Ngadiran.

Musim panen seperti sekarang ini, lanjutnya, Bulog harus segera membeli beras para petani dengan HPP yang sudah ditentukan. Bahkan karena panen, harga jual gabah merosot di petani.

"Bulog semestinya punya kepedulian terhadap petani, karena mereka butuh uang buat membayar pupuk, dan lainnya. Kalau memang ada daerah yang teriak harga gabah di bawah HPP, Bulog harus bergerak cepat, jangan sampai dibiarkan," saran Ngadiran.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mengambil kebijakan impor beras apabila Perum Bulog tak mampu memasok beras sesuai kebutuhan. Keputusan tersebut baru akan diumumkan pada Juli 2015.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil. "Nanti kita akan lihat produksi dan pengumpulan Bulog. Kalau Bulog tidak mampu mengumpulkan cukup beras, kita harus impor," tegas dia.

Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, opsi untuk melakukan impor beras selalu terbuka sebagai antisipasi dari menurunnya produksi beras di dalam negeri akibat kondisi alam seperti cuaca.

"Ya peluanglah, bisa saja keadaan cuaca jelek, kemarau, ya mesti diisi untuk memenuhi kebutuhan nasional," ujar JK.

Namun pada Maret 2015, JK percaya diri mengatakan tidak akan mengimpor beras pada tahun ini. JK mengatakan, stok beras dalam negeri memang telah menipis, namun karena saat ini telah memasuki musim panen maka stok tersebut akan kembali normal.

"Bulan ini petani-petani sudah panen, jadi memang secara terus menerus akan terjadi supply lebih baik meskipun konsumsi jalan terus. Jadi beras itu  konsumsinya terus, tapi produksinya yang turun naik. Pada waktunya nanti kalau panen raya pasti supply padi," ucapnya. (Fik/Ahm)