Jurus Pemerintah Jokowi Genjot Produksi Migas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berupaya menggenjot peningkatan produksi dan cadangan baru minyak dan gas (migas) seiring kenaikan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Lantaran realisasi produksi migas Indonesia sepanjang lima tahun terakhir belum mencapa‎i target.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo yang mewakili Presiden Jokowi dalam acara 39 Th IPA Exhibition & Convention mengatakan, perlu ada upaya bersama dalam menambah cadangan baru migas karena peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

"Target produk migas selama lima tahun terakhir belum kena sasaran, alias belum tercapai. Di 2014, produksi migas 818 ribu barel per hari, sedangkan 794 ribu barel per hari di 2009, jadi harus meningkatkan eksplorasi migas," kata dia di JCC, Rabu (20/5/2015).

Selain itu, lanjut Indroyono, pemerintah mempunyai tanggung jawab memacu pembangunan pembangkit listrik dengan menambah kapasitas 35 ribu Megawatt (Mw) lima tahun mendatang.

"Migas berkontribusi pada pertumbuhan dan menyumbang penerimaan baru Rp 286 triliun atau 18 persen dari penerimaan negara. Jadi kita perlu kebijakan untuk memacu cadangan dan produksi migas, menangani kasus BBM ilegal, dan sebagainya," kata dia.

Caranya, Indroyono mengatakan, dengan mendorong investasi migas ke Indonesia. Yakni memangkas perizinan yang berbelit belit di sektor migas, dari 341 izin. Kementerian ESDM dan BKPM telah bekerjasama untuk ditangani dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Penyerahan tanggung jawab izin usaha migas diapresiasi, karena ada 341 izin migas. Kita mau turunkan jadi 42 izin dan berkurang terus. Masuk izin satu pintu di BKPM sehingga mempersingkat dan efisiensi perizinan," ujar Indroyono.

Ia menuturkan, percepatan kegiatan migas dari awal eksplorasi sampai produksi perlu dilakukan mengingat proses hulu ke hilir itu membutuhkan waktu sampai 15 tahun pada tahun-tahun sebelumnya.

"Izin harus dipotong, dorong eksplorasi migas di Timur Indonesia serta sinkronisasi batas laut dengan negara tetangga yang belum selesai. Ada 10 batas laut yang masih bermasalah," pungkas Indroyono. (Fik/Ahm)