Ini Komentar Duta Besar China Soal Batalnya Proyek Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Setelah ‎Duta Besar (Dubes) Jepang Yasuaki Tanizaki, kini giliran Dubes China untuk Indonesia Xie Feng menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pertemuan tersebut untuk membicarakan keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung.

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (4/9/2015), Xie Feng mendatangi kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada pukul 18.30 WIB. Setelah bicara empat mata dengan Darmin selama satu setengah jam, Feng keluar dari ruangan Menko Perekonomian lantai 4 sekira pukul 20.00 WIB.

Saat diberondong pertanyaan oleh wartawan soal hasil pertemuan dengan Darmin, Feng hanya menebar senyum. Dengan langkah cepatnya, dia sempat mengeluarkan satu kalimat dalam bahasa Inggris yang diartikan enggan memberikan komentar.

"No more talk, thanks," kata dia sambil meninggalkan lobi Gedung Kemenko Bidang Perekonomian‎.

Sebelumnya, Dubes Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah Indonesia. Kekecewaan tersebut dilontarkan Tanizaki saat menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/9/2015) siang.

"Saya telah menyatakan penyesalan saya karena dua alasan. Tapi keputusan ini sudah dibuat pemerintah Indonesia dan kami menghormatinya karena ini bukan keputusan yang mudah. Saya akan langsung menyampaikan ke Tokyo," terang dia.

Kekecewaan Jepang, disebutkan Tanizaki, karena alasan pertama, pemerintah Jepang telah menggelontorkan dana cukup besar untuk menggarap studi kelayakan (feasibilty study/FS) kereta cepat. Kedua, Jepang menawarkan teknologi terbaik, termasuk keamanan untuk proyek ini.

"Karena menghabiskan uang untuk feasibilty study, tapi tentu saja terserah kepada pemerintah Indonesia walaupun sebenarnya kami lebih senang kalau mengerjakan kereta cepat dan bisa dirasakan orang Indonesia," jelas Tanizaki.

Menurutnya, Jepang menggarap studi kelayakan kereta cepat Jakarta-Bandung selama tiga tahun. Bahkan proyek ini melibatkan pakar teknologi Jepang yang bermitra dengan Indonesia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan oleh China dan Jepang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution usai Rakor Deregulasi menjelaskan secara detail mengenai hasil pembahasan antara Tim Penilai dengan Presiden Jokowi perihal kereta cepat yang disampaikan Kamis siang 3 September 2015.

Dia menegaskan keputusan Jokowi pertama adalah pembangunan kereta cepat tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung maupun tidak langsung. Baik dalam bentuk dana maupun suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), serta penjaminan dari pemerintah.

Darmin menuturkan, jarak Jakarta-Bandung sekira 150 Kilometer (Km) membutuhkan 5 stasiun sampai 8 stasiun. Walau Shinkansen melesat dengan kecepatan 300 Km per jam, diakuinya, tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan maksimum itu karena perlu waktu tempuh 14 menit.

Jadi disimpulkan Darmin, kereta belum sampai kecepatan penuh sudah mulai harus direm, sehingga kecepatan paling mentok 200 Km-250 Km per jam.

"Keputusan Presiden adalah kalau begitu jangan kereta cepat. Cukup kereta kecepatan menengah yang melesat dengan kecepatan 200 Km-250 Km per jam," terang Darmin.

Dengan kereta berkecepatan sedang, sambung dia, jarak tempuh hanya akan melambat 10 menit sampai 11 menit dari kereta cepat. Namun biaya investasinya bisa 30 persen-40 persen lebih murah dibanding membangun kereta Shinkansen. (Fik/Gdn)