‎RI Butuh Kawasan Khusus untuk Sektor Ekonomi Digital

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan untuk mendorong percepatan investasi sektor ekonomi digital, Indonesia memerlukan suatu kawasan khusus yang dapat mengakomodasi kemajuan dan perkembangan industri software dan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, seperti halnya Silicon Valley di Amerika Serikat.

Menurutnya, salah satu karakteristik industri teknologi informasi dan inovasi digital yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau start up adalah perkembangannya yang sangat cepat. Oleh karena itu, salah satu hal yang diusulkan adalah suatu kawasan dapat mengakomodasi perkembangan industri di sektor tersebut.

Menurut Franky, dari hasil kunjungannya di Silicon Valey dirinya menyimpulkan bahwa pesatnya perkembangan industri di kawasan tersebut salah satunya didukung oleh iklim dan ekosistem usaha yang kondusif.

“Jika ada kawasan khusus yang diperuntukkan untuk investasi sektor ekonomi digital, ekosistem usaha sektor tersebut juga mudah terbangun. Misalnya start up lokal dapat mengakses perusahan-perusahaan berbasis IT. Pemerintah juga dapat memfasilitasi menghubungkan kawasan tersebut dengan kampus-kampus di Indonesia, sehingga ketersediaan SDM terlatih dapat dipenuhi," ‎kata Franky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2015).

Ditambahkan Franky, dengan adanya kawasan ini juga dapat mengatasi hambatan daftar negative investasi (DNI) untuk sektor ekonomi digital, seperti e-commerce, sehingga dapat mendorong tumbuh kembangnya industri di sektor teknologi informasi ini.

Saat ini salah satu daerah di Indonesia yang sudah mencoba mengembangkan kawasan khusus ekonomi digital adalah Kota Bandung melalui pengembangan Bandung Technopark.

“Setelah kunjungan ini kami akan mendiskusikan dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk percepatan realisasi kawasan khusus ekonomi kreatif digiltal tersebut, sehingga dapat segera ditawarkan kepada investor,”tambah Franky.

Seperti diketahui, Kepala BKPM Franky Sibarani bersama dengan Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf ditugaskan Presiden Jokowi untuk meneruskan kunjungan ke Sillicon Valley dan menjajaki potensi investasi di sektor kreatif digital. Presiden Jokowi sendiri membatalkan kunjungan dan pulang lebih cepat ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap di beberapa wilayah.

Dalam kunjungannya di Silicon Valley, Kepala BKPM sempat bertemu dengan beberapa perusahaan website diantaranya Google, kemudian perangkat multimedia Apple, serta perusahaan-perusahaan venture capital lainnya.

Silicon Valley dikenal luas terutama ketika maraknya perusahaan dotcom di era 1990-an. Selain itu, Silicon Valley juga dikenal dengan suasana yang mendukung inovasi dan kewirausahaan. Banyak negara yang mencoba melakukan duplikasi terhadap Silicon Valley namun gagal dalam menciptakan suasana kondusif untuk mendukung inovasi dan kewirausahaan tersebut. Data tahun 2013, Silicon Valley tercatat sebagai wilayah di AS yang mengeluarkan paten sebanyak 16.975 yang 40%-nya berkaitan dengan komputer.

Upaya-upaya untuk membangun kawasan seperti Silicon Valley telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia yang menisbatkan Cyberjaya sebagai pusat kawasan sains yang berkolasi di distrik Sepang, Selangor.

Dalam paparannya kepada pelaku usaha sektor ekonomi digital, Menkominfo Rudiantara menyampaikan visi Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan total valuasi USD 130 miliar atau sekitar Rp 1.756 triliun. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan 1.000 teknopreneur pada 2020 dengan total valuasi USD 10 miliar atau sekitar Rp 138 triliun.‎ (Yas/Gdn)