Kesenjangan Orang Kaya dan Miskin Memburuk Karena Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengakui bahwa rasio ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin (gini rasio) semakin melebar dari target 0,4 di tahun ini. Sementara pengangguran pada periode Agustus 2015 naik 320 ribu orang dan jumlah orang miskin bertambah 860 ribu jiwa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan, dalam Nawacita dan RPJMN Joko Widodo (Jokowi), pemerintah menargetkan penurunan angka gini setiap tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, gini rasio ditargetkan turun ke level 0,39 dari 0,40 pada APBN-P 2015.  

"Gini rasio memang kemarin ini memburuk sekali karena harga komoditas sehingga orang yang punya akses ke pertambangan mendapat uang dalam jumlah banyak. Sehingga gini rasio naik," kata Sofyan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Pemerintah, lanjutnya, akan mengatasi melebarnya gini rasio dengan desain kebijakan lebih kreatif yang fokus mengangkat ekonomi atau daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga tidak statusnya tidak semakin jatuh dalam jurang kemiskinan.

"Orang yang sudah kaya tidak perlu ditolong lagi. Tapi kita bantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan mendapat akses bantuan atau perlindungan sosia yang lebih baik. Perbaikan gini rasio butuh waktu, melalui koreksi kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat. Kita upayakan gini rasio 0,39," terang Sofyan.

Di sisi lain, ia mengaku, menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu sasaran dalam program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Angka kemiskinan bertambah, sambungnya akibat perlambatan ekonomi sehingga berdampak pada lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

"Presiden dalam rapatnya memerintahkan anggaran yang pro pertumbuhan, mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja untuk dipacu. Misal melalui program padat karya yang tidak melibatkan kontraktor tapi kerjasama masyarakat," paparnya.

Selain itu, lanjut Sofyan, pemerintah perlu memberi bantalan bagi warga miskin supaya tidak jatuh dan meninggalkan statusnya. Caranya dengan mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial, seperti Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, penyaluran beras miskin, dan sebagainya. 

"Maka dari itu Presiden minta supaya data penerima bantuan sosial ini di validasi sehingga penyalurannya tepat sasaran. Karena selama ini penerima raskin dalam praktiknya ada pembagian yang sangat tidak bagus. Yang seharusnya buat warga miskin, tapi orang kaya pun menikmati. Ini yang harus diperbaiki," pungkas mantan Menko Bidang Perekonomian itu. (Fik/Ndw)