JK Minta Para Dubes Perhatikan Keadaan Ekonomi Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar para duta besar (dubes) yang baru menjabat untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi dunia. Sebagai perwakilan pemerintah, para dubes juga harus peka mencari kesempatan bisnis yang membawa dampak positif bagi roda perekonomian dalam negeri.

"Sekarang ini tantangan duta besar itu di samping diplomasi politik tentu juga lebih banyak tekanannya kepada ekonomi. Karena dunia juga mengalami tekanan, maka harus memberi perhatian kita pada ekonomi, apakah itu pasar, perdagangan, investasi, dan bagaimana menjaga harkat bangsa atau national interest kita," terang JK, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

JK‎ juga memahami tantangan tiap dubes di wilayah tugasnya berbeda. Namun, tugasnya tetap sama yaitu menjelaskan keadaan serta kebijakan bangsa.

"Namanya dubes itu menjelaskan kebijakan-kebijakan bangsa yang tentu harus diketahui dan tentu juga apa atensi-atensi, dan cara diplomasi yang harus dijalankan sebaik-baiknya," ujar mantan Ketua Umum Golkar itu.

JK memberikan arahannya di hadapan 33 Duta Besar (Dubes) yang baru menjabat. Arahan itu dilakukan secara tertutup. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan agar para dubes tidak gagal dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau dari saya, dubes tidak boleh gagal, harus hands on, beri pengayoman optimal pada WNI di luar negeri, responsif beri proteksi pada WNI, aktif di diplomasi ekonomi, dan mampu mencari peluang kerjasama," kata Retno.‎

Retno menjelaskan sebelum mendengarkan arahan JK, para dubes ini juga sudah lebih dulu mendengarkan arahan dari para menteri. Salah satunya mendengarkan arahan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Dari Menteri Pariwisata, gimana bisa kolaborasi dan promosikan Indonesia. Intinya gimana kepentingan nasional bisa diperjuangkan para dubes kita dan‎ bisa kerjasama," ujar dia.

Retno juga menyampaikan sampai saat ini terdapat 120 kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Arahan serupa telah diberikan oleh Presiden Jokowi pada Februari lalu. (Alvin/Ndw)