Di KTT G20 Turki, Jokowi Minta Lembaga Asing Biayai Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membawa misi pembiayaan infrastruktur dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Antalya, Turki pada 15-16 November 2015. Infrastruktur disebut-sebut menjadi kunci bagi 20 negara dengan perekonomian terbesar ini untuk memacu target tambahan pertumbuhan ekonomi dunia 2 persen dalam waktu 5 tahun ke depan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat Konferensi Pers KTT G-20 mengungkapkan, tidak mudah bagi negara-negara anggota G-20 untuk menyumbang penambahan 2 persen pertumbuhan ekonomi dunia ini.

Ia beralasan, ekonomi dunia bertumbuh 3,4 persen pada 2014, sementara realisasinya pada akhir tahun ini hanya diperkirakan sebesar 3,1 persen dan 3,6 persen tahun depan.

"Jadi ini tugas berat tapi sudah menjadi komitmen G-20 karena dengan pertumbuhan ini banyak menolong penyelesaian masalah sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya. Indonesia tentu ingin menjadi bagian dari upaya menciptakan tambahan pertumbuhan ini," jelas Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Presiden Jokowi, diakui Bambang akan mengangkat isu pembiayaan infrastruktur di KTT G-20. Masalah pendanaan merupakan kebutuhan Indonesia saat ini mengingat pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, diantaranya jalan tol, jembatan, irigasi, jalan nasional, pembangkit listrik 35 ribu MW, pelabuhan dan sebagainya.

Dijelaskan Bambang, Indonesia akan meningkatkan kesadaran semua negara bahwa salah satu cara mendongkrak pertumbuhan ekonomi berkualitas dan menjaga pemerataan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, katanya, Indonesia menjadi salah satu penyuntik modal terbesar dalam pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

"AIIB fokus membiayai infrastruktur. World Bank pun demikian, International Development Bank (IDB) memperbesar modal untuk pembiayaan infrastruktur. Jadi semangat ini mulai muncul dari mendorong lembaga keuangan menjembatani miss match financing ini," terang Bambang.

Ia mengaku, lembaga internasional ini sudah menyatakan komitmennya untuk mendanai infrastruktur di Indonesia, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), IDB dan AIIB. Hanya saja Bambang tidak menyebut secara rinci, komitmen pemberian utang dari lembaga tersebut.

"Kita butuh percepatan, butuh akses kepada sumber-sumber pembiayaan tadi. Kalau jumlahnya besar, kita kan harus siap dengan pipeline project sudah siap belum. Tapi pinjaman multilaeral dalam APBN 2016 sebesar Rp 75 triliun. Separuh program dan separuh lagi proyek," pungkas Bambang. (Fik/Gdn)