5 Provinsi Ini Akan Pasok Sapi untuk Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama enam gubernur, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait pasokan dan stok sapi di Ibu Kota.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan menyediakan enam kapal yang bisa mengangkut sapi-sapi dari daerah produsen seperti Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTB, dan NTT ke daerah konsumen, yaitu DKI Jakarta.

"Nantinya satu unit kapal kapasitasnya 500 ekor sapi, akan mendatangkan stok sapi ini dalam enam bulan ke depan," ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Dia juga mengungkapkan, Kementan juga akan menurunkan tim khusus untuk mengarantina sapi yang didatangkan dari wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya spekulan saat pengiriman sapi ini berlangsung.

"Biasanya 2-3 minggu pemeriksaan, tapi nanti saya akan turunkan tim khusus untuk memeriksa (sapi) hanya dalam dua hari selesai. Kalau ada yang main-main (spekulan) taruhan di diri sendiri pasti tidak mencintai pekerjaannya," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, dengan adanya perjanjian kerja sama ini, pasokan sapi ke Ibu Kota akan terjamin. Hal ini diharapkan dapat membuat harga daging di Ibu Kota semakin murah sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.

"Jadi keuntungan DKI Jakarta membeli sapi yang tidak tinggi, dan bisa menopang inflasi, transportasi dan pangan makanan, otomatis beban hidup berkurang," lanjutnya.

Ahok menyatakan, untuk tahap pertama, kerja sama ini akan berlangsung selama 2 tahun. Adapun pengiriman sapi dari daerah produsen ke Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 7 hingga 10 hari.

"Lama pengirimannya 10 hari. Bisnis ini kurang lebih dua tahun," kata dia.

Ahok juga menegaskan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak akan menguasai pangsa pasar bisnis pengadaan stok sapi tersebut. Dengan begitu, para pelaku usaha pengadaan sapi swasta tidak perlu takut kerja sama ini mengganggu bisnisnya.

"Kami tidak mau menguasai lebih dari 30 persen karena persaingan bisnis tidak akan sehat. Yang jelas satu kapal 500 ekor, didasarkan pada kebutuhan, yang penting tidak mengambil keuntungan," tutur Ahok. (Dny/Ahm)*