Pemerintah Tunda Luncurkan Paket Kebijakan Jilid VII

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menunda pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid VII dalam pekan ini. Alasannya, pemerintah akan fokus pada evaluasi paket kebijakan sebelumnya, mulai dari jilid I sampai VI.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

"Iya paket kebijakan VII ditunda," katanya tanpa memberi kepastian sampai kapan penundaan pengumuman paket kebijakan VII.

Darmin mengatakan, pemerintah akan menggunakan pekan ini untuk mengevaluasi paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan.

Sejak September sampai saat ini, sudah ada 6 paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita review dulu deh semua paket, termasuk dari jilid I. Kita evaluasi aturannya sudah keluar belum. Walaupun ada juga kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2016, tapi paling tidak ada statistik menjelaskan berapa Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan berapa yang belum," jelasnya.

Darmin mengaku, pemerintah akan kembali menggelar Sidang Kabinet pada Senin (23/11/2015) untuk mendiskusikan penerbitan regulasi yang belum dituntaskan.

"Nanti kita akan bicarakan, rapatnya di Sidang Kabinet, Senin," tutur Mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Darmin sebelumnya membocorkan sedikit mengenai isi paket kebijakan ekonomi jilid VII, yakni terkait insentif PPh Pasal 21 maupun insentif bagi penanaman modal di sektor peternakan sapi.

"Ada beberapa pilihan, yakni soal investasi pertanian, insentif PPh 21 untuk karyawan. Tapi kita masih mau membahas. Belum tentu memilih yang itu," tegas Darmin. (Fik/Ndw)*