Sukses

Temui Rizal Ramli, Walikota Bandung Minta Tolong Bebaskan Lahan

Rizal Ramli menggelar pertemuan dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk membahas proyek pembangunan jalan tol dalam kota Bandung.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menggelar pertemuan dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk membahas proyek pembangunan jalan tol dalam kota Bandung.

Rizal menyatakan, kedatangan Walikota Bandung ini guna meminta bantuan dirinya dalam hal pembebasan lahan untuk proyek jalan bebas hambatan tersebut.

"Karena walikota ingin ada jalan tol dalam kota Bandung dari Pasteur ke Cileunyi sepanjang 20 km, selain itu juga akan ada bypass di atas supaya mengurangi kemacetan," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/11/2015).


Dia mengungkapkan, proyek ini sebenarnya sudah lama digagas dan telah mendapatkan pemodal yaitu JAICA. Namun hingga saat ini belum juga teralisasi lantaran terkendala pembebasan lahan yang sebenarnya dimiliki oleh sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).

"Proyek ini tidak jadi-jadi karena tanah itu milik departemen dan lembaga. Ada 18 departemen dan lembaga. Sampai sekarang belum juga beres," lanjutnya.

Menurut Rizal, pihaknya akan membantu Walikota Bandung untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi dengan K/L terkait. Nantinya akan dibicarakan apakah lahan tersebut bisa diberikan secara gratis atau dibeli dengan skema yang perlu pembahasan lebih lanjut.

"Pada dasarnya kita ingin departemen dan lembaga ini menyerahkan tanah itu untuk dibuat jalan tol. Karena ada aturannya bahwa tanah negara kalau tidak dipakai bisa digunakan untuk publik. Kalau pun perlu diganti, bisa dpikirkan dananya dari mana, apakah dengan APBN atau tuker guling, atau dengan dikasih saham kalau itu badan usaha," jelasnya.

Rizal menambahkan, proyek tol ini rencananya akan dimulai pada Januari 2016. Sehingga diharapkan proses pembebasan lahan ini bisa selesai sebelum awal tahun depan agar proses pembangunannya sesuai target.

"Pada dasarnya kita ingin proyek tol ini di-launching pada Januari 2016. Kami minta, lembaga, departemen atau BUMN mana yang tanahnya terkena proyek pembangunan dapay diambil alih sesuai dengan aturan. Bagaimana sebelum Januari bisa diambil alih sehingga diharapkan bisa beres sehinggai projeknya bisa segera selesai," tandasnya. (Dny/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini