Ini yang Mesti Dilakukan Pemerintah dalam Program Sejuta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Persoalan lahan menjadi masalah klasik di hampir setiap proyek. Tak terkecuali terhadap program sejuta rumah yang menjadi salah satu program proiritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa mengatakan, untuk mencapai sejuta rumah memang perencanaan lahan menjadi hal utama. "Memang lahan itu harus pertama terencana. Maksud saya masuk dalam rencana tata ruangnya, peruntukkannya jelas," kata dia Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Kemudian, faktor lain yang mesti diperhatikan adalah kepemilikan lahan. Dengan mengetahui kepemilikan lahan tersebut akan mempermudah dalam penataan tata ruangnya.

"Kedua, itu tanah itu milik siapa? Negara, pemerintah daerah atau masyarakat, ya kan? Begitu masuk di rencana tata ruang dan pemilikannya jelas tinggal soal perpindahannya," tuturnya.

Dalam mewujudkan satu juta rumah, pemerintah mesti menyediakan infrastruktur pendukung. Adapun, infrastruktur yang dimaksud ialah listrik, pembuangan limbah dan lain-lain.

"Jadi pertama tata ruang, setelah itu lahan, lalu kepemilikan. Kalau tata ruangnya jelas untuk perumahan, harusnya di situ didukung. Jangan bikin daerah baru tetapi tidak didukung listrik, tidak didukung pembuangan limbah, tidak didukung air bersih. Ya itu namanya bukan untuk perumahaan,"tutup dia.

Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, sebanyak 643 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah terbangun. Rumah-rumah tersebut merupakan bagian dari program sejuta rumah pemerintah.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menuturkan, pembangunan tersebut di atas target semula sebanyak 603 ribu unit. "Laporan yang saya terima ‎kita sudah membangun 643 ribu rumah MBR. Rencana kita kan dari 1 juta rumah, untuk target pembangunan MBR 603 ribu, sisanya komersial," kata dia.

"Seperti kita lakukan pameran di Senayan dalam satu hari langsung penempatan 50 rumah. Jadi memang demand MBR ini sangat tinggi," tuturnya.

Apalagi, pemerintah juga mendorong ketersediaan rumah MBR bagi masyarakat. Salah satunya, adanya rumah murah untuk para pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Kita sudah selesai aturannya yang membuka BPJS bisa investasi 20 persen dana kelolaannya untuk pembiayaan perumahan. Tadinya kan hanya 5 persen," tandas dia.