Ini Upaya Pertamina Bikin Harga Gas Jadi Murah

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menindaklanjuti apa yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo‎ (Jokowi) mengenai efisiensi operasional demi menurunkan harga gas yang dinilai masih cukup malah.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengungkapkan, apa yang diinginkan Presiden Jokowi itu juga telah dibicarakan di level teknis, dalam hal ini dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Jadi mendiskusikan mengenai bagaimana infrastrukturnya itu bisa ditekan, terutama dari tol fee itu," kata Dwi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Tidak hanya itu, untuk melakukan efisiensi harga gas, pihak Pertamina juga tengah melakukan pemetaan pengerjaan infrastruktur. Pemetaan ini dipisahkan mana yang harus di garap Pertamina, mana yang harus digarap oleh pemerintah langsung.

Disyaratkan Dwi, Pertamina bakal bersedia membangun infrastruktur gas jika wilayah tersebut memiliki nilai ekonomis. Namun untuk wilayah terpencil, Dwi lebih menyerahkan itu ke pemerintah.

"‎Contoh-contoh seperti itu, sekarang kita sedang dibahas di kementerian ESDM, jadi tunggu saja," tegas Dwi.

Seperti diketahui sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan pemanggilan Dirut Pertamina hari ini ke Istana Kepresidenan salah satu hal yang bakal dibahas mengenai harga gas. Menurut Pramono, harga gas di Indonesia masih mahal, untuk itulah‎ Presiden akan memberikan arahan.

"‎Pertamina itu kaitan dengan rencana pembanguna kilang dan melakukan efisiensi,terutama harga gas dirasa masih mahal, dengan demikian Presiden akan beri arahan‎," kata Pramono.‎

Dikatakan Pramono, selama ini Presiden mendapatkan banyak masukan dan keluhan dari para pelaku industri pupuk terutama di luar Pulau Jawa terkait harga gas. Menurutnya, harga gas di Indonesia masih kalah murah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, padahal Indonesia kaya akan sumber gas alam.

"Kemudian kita tau juga soal pajak, kalau kita mau ekspor malah tidak dikenakan pajak, tapi untuk kebutuhan dalam negeri ko malah dikenakan pajak. Hal-hal seperti inilah yang akan dibicarakan," terangnya.‎