Pengusaha Rugi Gara-gara Buruh Libur Saat Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan serentak di lebih dari 200 kabupaten seluruh Indonesia hari ini (9/12/2015) justru merugikan pengusaha karena pemerintah telah menetapkannya sebagai hari libur nasional. Pengusaha terpaksa menganggarkan uang lebih untuk menambah jam kerja buruh pada hari berikutnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Anton J. Supit, mengatakan pengusaha akan mengikuti ketetapan pemerintah meliburkan buruh dari aktivitas pekerjaan saat berlangsungnya pilkada hari ini. Karena itu, libur sehari pun dianggap kerugian bagi pengusaha.

"Kalau sudah jadi libur nasional, ya kita ikuti aturan pemerintah. Tapi ini kan sudah diantisipasi pengusaha, bukan mendadak. Memang sih kami mengalami kerugian karena libur," katanya saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan pengusaha terpaksa menambah jam kerja buruh atau lembur pada hari berikutnya saat masuk kerja. Dengan begitu, harus ada biaya tenaga kerja lagi yang dikeluarkan perusahaan karena harus membayar uang lembur mereka.

"Misalnya kerja 7 jam, maka kita tambah 1 jam supaya bisa mengejar target. Tapi tetap saja rugi karena kita harus bayar uang lembur mereka. Jadi kerugiannya belum bisa dipastikan berapa," ucap Anton.

Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wapres sekaligus Mantan Ketua Umum APINDO Sofjan Wanandi mengaku pengusaha terus menanggung rugi apabila pekerja di Indonesia sering libur. Apalagi belum lama ini pengusaha diusik dengan demo atau mogok nasional.

"Rugi kalau terlalu sering libur. Kemarin kan ada demo dan mogok nasional walaupun yang ikut sedikit, tapi bikin suasana tidak bagus untuk iklim investasi kita," ujarnya. (Fik/Ndw)**