KPR Swadaya Bidik Masyarakat Berpenghasilan Rp 1,5 Juta ke Bawah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mengkaji pemberian subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swadaya. Dengan kredit mikro ini, masyarakat berpenghasilan sangat rendah bisa membangun rumahnya sendiri secara bertahap.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan PUPR, Maurin Sitorus mengatakan, KPR swadaya atau KPR mikro ini membidik masyarakat berpendapatan sekitar Rp 1,5 juta. Program tersebut akan meringankan beban masyarakat yang ingin mempunyai rumah pertama. "Biasanya kan yang berpendapatan Rp 1,5 juta ke bawah sulit akses ke bank, apalagi mengajukan kredit. Jadi nanti mereka bisa diberi pinjaman atau kredit rumah berseri," terangnya di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Sebagai contoh, dijelaskan Maurin, lembaga pembiayaan akan menyalurkan kredit mikro perumahan sebesar Rp 20 juta-Rp 30 juta. Uang itu bisa digunakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumahnya sendiri. Dalam waktu 3 tahun hingga 4 tahun dilunasi, lalu kemudian mengajukan kredit lagi dan begitu seterusnya sampai pembangunan rumah selesai.

"Kredit itu digunakan buat bangun rumah, lalu dilunasi, ambil lagi, lunasi lagi. Jadi ini konsepnya rumah tumbuh. Kan di kampung-kampung begitu, warga bangun rumah misal sekamar dulu, habis tabungan berhenti dulu, nanti dilanjutkan lagi. Jadi saya pikir 6 tahun hingga 10 tahun selesai," paparnya.

Kajian lain dari pemerintah adalah memperpanjang jangka waktu atau masa KPR. Rata-rata KPR bersubsidi tenggat waktu pelunasan 20 tahun. Sedangkan di negara maju, KPR bisa memfasilitasi sampai 40 tahun," ujar Maurin.

Dengan memperpanjang jatuh tempo KPR menjadi 25 tahun-30 tahun, katanya, kemampuan masyarakat meningkat karena cicilan angsuran rumah semakin kecil. "Mudah-mudahan tahun depan bisa kita realisasikan," pungkasnya.

Subsidi KPR

Selain itu, Kementerian PUPR juga menganggarkan dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lebih besar pada tahun depan jika dibandingkan tahun ini.

Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuldjono mengatakan, pemerintah bahkan akan mengalokasikannya hampir dua kali lipat. "Kalau tahun depan FLPP disalurkan Rp 9,1 triliun. Kalau tahun ini Rp 5,1 triliun jadi dua kali lipat. Mudah-mudahan cukup," kata dia.

Sementara, dia mengatakan alokasi FLPP untuk tahun ini telah habis. Dia menuturkan, akan menganggarkan dana sekitar Rp 706 miliar untuk dana subsidi bunga. Adapun, dana tersebut diperoleh dana Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Iya sudah habis, ada Rp 706 miliar lagi yang akan kita teruskan subsidi bunga. Sama saja dengan FLPP. Hanya kalau pakai FLPP harus usulan lagi ke DPR kan butuh waktu, kalau pakai operasional BLU bisa dipakai," jelasnya. Dia mengatakan, untuk pemakaian dana tersebut telah melakukan konsultasi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Kalau dengan Rp 706 miliar itu kita siapkan itu. Saya sudah konsultasi dengan Menteri Keuangan. Saya punya sisa lelang saya pakai FLPP ternyata tidak bisa karena FLPP itu kategorinya PMN sehingga tidak bisa harus izin DPR. Makanya nanti yang sisa tender kita pakai tetapi melalui mekanisme BLU itu," jelasnya. (Fik/Gdn)

Anda keluarga muda yang berencana membeli rumah? Tengok tips ini: