Fasilitas Pengolahan Blok Masela Harus Segera Diputuskan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera memutuskan fasilitas yang akan digunakan untuk mengolah gas dari Blok Masela. Alasannya, jika fasilitas pengolahan Blok Masela tidak segera diputuskan maka akan menghambat produksi sumur gas dari blok tersebut. 

Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa ‎mengatakan, dampak yang terjadi jika pemerintah tak segera memutuskan fasilitas pengolahan Blok Masela sangat besar.

Lambatnya keputusan tersebut akan membuat produksi terlambat. Jika sumur gas abadi tersebut terlambat maka akan berpengaruh kepada dan juga pasokan gas kedepannya.

"Harus hati-hati, kalau sampai Masela terlambat dibangun, maka pasokan gas kita tahun 2021 dan seterusnya bisa terancam," kata Fabby, di Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Fabby menambahkan, ‎untuk menghindari hal tersebut, gas dari Blok Maselah harus berproduksi sesuai rencana, dengan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis yang membawahi bidang tersebut, yaitu dengan membangun fasilitas pengelolaan gas di atas laut (FLNG).

"Makanya kita harus pastikan Masela itu berproduksi sesuai rencana berdasar kajian yang sudah dibuat investor dan menteri teknis," tutur Fabby.

Menurut Fabby, pembangunan FLNG akan membawa efek ganda bagi perekonomian wilayah Maluku. Seperti pengembangan industri galangan kapal dan industri lain.

"Floating juga bisa membawa efek berganda. Industri kapal dalam negeri jadi hidup, apalagi Saumlaki juga jadi supply base. Apa lagi Inpex mau memasok LNG ke dalam negeri sebanyak 25 persen," pungkasnya.

Pemerintah belum juga memutuskan pengembangan ladang gas abadi gas, Blok Masela di Maluku Selatan hingga kini. Mantan Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Aussie Gautama mengatakan, sebenarnya perdebatan mengenai pengembangan Blok Masela telah bergulir sejak lama.

Dia menjelaskan, keberadaan blok migas tersebut telah ditemukan pada 2000. Namun pengembangan ladangan gas tersebut masih terkendala beberapa hal, salah satunya soal pola pembangunan kilang apakah akan dibangun di darat (onshore) atau laut (offshore).

"Pada 2008-2010 perdebatan onshore atau offshore sudah terjadi dan cukup sengit. Dengan looking back in the history, sangat sengit," ujar dia.

Aussie menilai, selama ini Inpex mengusulkan pengembangan kilang dilakukan dengan sistem onshore atau dibangun di darat dengan kapasitas 4 miliar ton per annum.

Namun pemerintah tak kunjung mengambil keputusan dan memilih untuk melakukan kajian dengan melibatkan perguruan tinggi dan konsultan asing.

"Pihak ketiga melibatkan UI, ITB, ITS, gamma, dan melibatkan konsultan dari luar. Rekomendasi dari studi ini adalah floating LNG," kata dia. (Pew/Gdn)


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6