Harga Pangan Tinggi, Ini Gebrakan Rizal Ramli

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mencari jalan keluar atas mahalnya biaya impor bahan pangan melalui beberapa langkah. Dengan koordinasi antar Kementerian terkait diharapkan mampu menurunkan harga bahan pangan di Indonesia dan membantu daya beli masyarakat.  

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli saat Konferensi Pers mengungkapkan, pemerintah perlu bekerja keras agar harga bahan pangan di Indonesia turun.

Dampaknya tentu akan menekan laju inflasi, sehingga merembet pada penurunan tingkat bunga acuan (BI Rate) sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

"Salah satunya membenahi pengaturan mekanisme impor. Yang pakai istilah kuota eksplisit lah, semi kuota lah sehingga mengakibatkan harga impor pangan di Indonesia lebih tinggi di dunia internasional," tegas Rizal di kantornya, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Ia mencontohkan, harga rata-rata daging secara internasional hanya berkisar Rp 45 ribu per kilogram (kg), dan Malaysia membanderol daging sapi Rp 60 ribu setiap kilonya.

"Tapi di Indonesia harga daging sapi Rp 120 ribu per kg. 100 persen lebih mahal. Begitupula harga gula dan lainnya," ucap Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Menurut Rizal, pemerintah mempunyai niat baik dengan mengatur impor melalui berbagai mekanisme untuk melindungi produsen dalam negeri. Tapi faktanya, sambung Rizal, pemain besar di segala komoditas bahan pangan hanya berjumlah 6-7 orang saja. Beda dengan pemain-pemain kecil yang terdaftar sampai 40 orang atau perusahaan.

"Di kasus garam, harga jual garam rakyat malah turun. Harusnya kan diambil langkah supaya harga garam konsumen lumayan supaya rakyat punya insentif untuk produksi garam. Ini yang kami mau benahi," jelasnya.

Untuk itu, Rizal meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk menetapkan tarif atau harga garam yang bagus untuk melindungi petani garam di dalam negeri. Upaya kedua, tambahnya, pihak Kemenko Maritim memisahkan kode HS bagi impor garam konsumsi dan industri.

"Selama ini kode HS-nya sama, tidak ada diferensiasi yang jelas, sehingga garam industri dan aneka industri diproses sedikit jadi garam rakyat, lalu dijual di supermarket. Diferensiasi ini supaya tidak bocor," terangnya.

Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rizal meminta agar membuat program untuk meningkatkan kualitas garam rakyat. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar agar 1 juta ton garam rakyat bisa meningkat kualitasnya.

Menyangkut pangan, dirinya mendorong arah kebijakan dari sistem kuota ke tarif. Artinya, seseorang atau perusahaan yang ingin menjadi importir bahan pangan dapat terdaftar asalkan membayar tarif sesuai jumlah yang ditetapkan.

"Kita ganti ke sistem tarif supaya sistem yang ngatur, terlalu ribet dan dipakai alat untuk menempuh keuntungan besar dipakai sistem tarif. Kita lindungi petani dengan tarif, jadi kalau kekurangan pasokan banyak importir yang jadi importir, tidak itu-itu saja, yang penting bayar tarif. Negara dapat penerimaan tarif, petani terlindungi, sistem jadi jauh lebih fair," jelas Rizal. (Fik/Ndw)