Menggapai Mimpi Penerimaan Pajak

Pilah Pilih Dirjen Pajak Baru

Sigit Priadi Pramudito menyerahkan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di awal Desember 2015 lalu. Ia merasa tak mampu mengejar target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Sigit didapuk dan dilantik sebagai orang nomor satu di Ditjen Pajak Kemenkeu pada 6 Februari 2015. Ia dipilih dari hasil lelang jabatan pada tahun lalu. Baru 9 bulan bekerja, Sigit mengundurkan diri. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menjelaskan, sebagai penggantinya sudah ditunjuk dan dilantik Ken Dwijugiastadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak.

Ken merupakan Staf Ahli Dirjen Pajak Kemenkeu. "Sudah dilantik Pak Ken sebagai Plt sampai ditunjuk yang definitif atau yang baru. Berlaku mulai 2 Februari 2015," ucap Bambang.

Menkeu Bambang mengaku belum terpikir untuk mencari sosok Dirjen Pajak definitif atau tetap, baik melalui penunjukkan langsung maupun lelang jabatan seperti yang pernah dilakukan. Saat ditanyakan mengenai hal tersebut, Bambang malah melontarkan kalimat guyonan. "Lelang ikan kali. Pokoknya yang paling penting Plt Dirjen Pajak mengamankan tugas," tegas Bambang.

Kembali lelang jabatan?

Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan, lela‎ng jabatan Dirjen Pajak bukan hal penting lagi mengingat hasil dari proses pencarian secara terbuka tahun lalu belum memuaskan dilihat dari reaalisaasi penerimaan target di APBN-Perubahan 2015.

"Menurut saya, lelang tidak wajib, yang penting dibuat seleksi terbuka atau tertutup. Kita kan belum lama ini melaksanakan lelang dan hasilnya belum memuaskan. Prinsip saya ada luka-luka di lelang lalu yang belum sembuh. Kalau muncul pasti ada gesekan lagi," ujarnya.

Demi kemajuan institusi Ditjen Pajak, Prastowo menyarankan agar Tim Penilai Akhir (TPA) langsung menyodorkan tiga-empat nama calon Dirjen Pajak dan Presiden Jokowi akan menunjuk langsung Dirjen Pajak. Nama-nama itu berasal dari hasil seleksi tahun lalu karena sudah ada rekam jejak yang bisa terdeteksi dari PPATK maupun KPK. Ia berpendapat, orang internal sangat cocok sebagai Dirjen Pajak.

"Sebaiknya‎ dilakukan penunjukkan saja. Presiden tinggal menunjuk calon Dirjen Pajak dari hasil seleksi tahun lalu karena sudah clean and clear dari PPATK, KPK . Ambil dari internal yang punya leadership dan kompetensi ," ujarnya.

Prastowo melanjutkan, bulan ini merupakan kesempatan bagi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk mengambil keputusan dengan memilih dari pihak internal. Kalaupun tidak, memilih pihak luar yang memiliki kompetensi. "Calon dari internal bisa dilakukan. Cukup dinilai Menteri Keuangan yang kerja siapa yang tidak kerja siapa," ujar dia.

Ia mengatakan, Bambang telah mengetahui track record kerja para pegawainya. Namun menjadi catatan, setidaknya calon yang dipilih sekelas Direktur. "Tinggal diserahkan Presiden. Presiden yang memilih," tandas dia.

Sigit korban politik?

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Anwar Nasution menduga pengunduran diri Sigit Priadi Pramudito sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan bukan saja karena alasan tidak sanggup mencapai target penerimaan pajak. Tapi ada faktor lain di balik sikap Sigit tersebut. "Sikap Sigit pantas dihargai, karena kalau memang tidak sanggup, bilang tidak sanggup," ujar Anwar saat dihubungi Liputan6.com.

Posisi penting Dirjen Pajak diwarnai unsur kepentingan politis karena pemerintah perlu bekerjasama dengan parlemen untuk dapat menggolkan setiap program yang menyangkut pungutan pajak kepada rakyat. Belum lagi tekanan sana sini dengan kepentingan masing-masing, termasuk ada tudingan pihak yang ingin melindungi para pengemplang pajak.

"Dirjen Pajak mungkin dapat tekanan dari orang-orang yang mau mencari keuntungan. Langkah beliau yang benar dijegal oleh orang yang tidak suka dengannya. Mungkin orang ini yang melindungi orang yang tidak mau bayar pajak," ucap Anwar.

Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Bobby Hamzar Rafinus mengungkapkan, pengunduran diri seperti konsekuensi bagi Dirjen Pajak karena tidak dapat mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target. "Beliau diangkat dengan janji pencapaian target namun sulit mencapai target yang dijanjikan. Jadi saya kira itu (pengunduran diri) sportivitas," tutur Bobby.

Ia menilai, pengunduran diri Sigit Priadi sebagai orang nomor satu di Ditjen Pajak tentu didasari pertimbangan kuat dan matang. Lantaran, Presiden Jokowi memilih Sigit agar mengumpulkan setoran pajak setinggi-tingginya sehingga mencapai target yang ditetapkan.

"Sebagai pejabat, beliau belajar dari pengalaman tahun ini. Bahwa dalam kondisi sekarang, sulit mencapai apa yang diharapkan pemerintah. Padahal beliau penanggungjawab di bidang pajak," tegas Bobby.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi pengunduran diri Dirjen Pajak Sigit P Pramudito. "Pengunduran diri beliau sebagai sebuah langkah yang memberikan hikmah keteladanan bagi siapa pun pengemban amanat dan tugas negara yang dimilikinya," kata Misbakhun.

Menurut dia, jabatan mempunyai makna dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan penuh dedikasi. "Dalam konteks ini, Pak Sigit memberikan teladan bagi kita semua bahwa kinerja yang terukur dalam menjalankan tugas adalah sangat penting karena negara menjadi taruhannya," ujar dia.

Tax Amnesty Jadi Andalan Penerimaan Pajak 2016

Pemerintah menargetkan penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.822 triliun dalam APBN 2016 yang terdiri dari perpajakan Rp 1.546 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 273 triliun, dan penerimaan hibah Rp 2 triliun. Wakil Presiden Jusuf Kalla menerangkan target tinggi yang ditetapkan memerlukan usaha keras pemerintah untuk mencapainya.

JK menjelaskan salah satu cara untuk mencapai target pajak itu dengan menerapkan tax amnesty. Tax amnesty merupakan pengampunan pajak dengan menghapus pajak terutang, dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Langkah tersebut dilakukan guna mengimbangi penerimaan negara dari pajak yang diperkirakan tidak sesuai target pada tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, akan mengurangi biaya-biaya yang kurang penting. Kemudian, mengurangi pengeluaran dari anggaran yang menggunakan bahasa bersayap atau multitafsir.

Sebagai contoh, jika pemerintah mengalokasikan belanja untuk membeli benih sebaiknya ditulis untuk pembelian benih. Bukan menggunakan terminologi lain seperti pemberdayaan petani. "Sebetulnya harus dikurangi dari yang kurang penting seperti biaya perjalanan. Terminologi yang rancu dalam penganggaran, contoh kata pemberdayaan petani," kata dia.

Sementara, perlambatan ekonomi turut menyumbang tak tercapainya target pajak tahun ini. Darmin menuturkan, dengan realisasi 82 persen sampai 83 persen merupakan capaian yang baik. Sayangnya, jika dijadikan acuan target penerimaan APBN 2016 sebesar Rp 1.368,5 triliun terhitung tinggi.

"Kalau realisasi 2015 dipakai dasar penerimaan APBN 2016, pertumbuhan penerimaan meledak lagi, naik sangat tinggi. Kalau tidak salah mendekati 40 persen juga," ujarnya.

Menurut Darmin, APBNP 2016 lebih baik cepat dilakukan. Hal tersebut akan memberikan kepastian dan menghindari risiko kekurangan penerimaan yang lebih besar pada tahun depan.

"Oleh karena itu, walaupun ada rencana menjalankan tax amnesty, kelihatannya APBN harus lebih cepat diamandemen. Kita tidak bisa seperti di 2015 selalu dibilang nanti bisa, tahu-tahu hasilnya lain. Kepastian dan kejelasan harus ada. Sehingga kalau dibuat APBNP agak cepat itu akan lebih menolong pada kejelasan, dan resiko menjadi lebih kecil," tandas dia.

Target Pajak Tak Realistis?

Pengamat perpajakan sekaligus Managing Partners CITASCO, Ruston Tambunan menilai asumsi penerimaan pajak sebesar Rp 1.546 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 terlampau tinggi. Target ini kurang realistis melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun depan. "Kalau lihat jumlahnya sih tidak realistis ya, karena ketinggian sehingga perlu direvisi," ujar Ruston saat dihubungi Liputan6.com. 

Kalaupun pemerintah tetap mempertahankan target penerimaan pajak sebesar itu pada 2016, Ruston optimistis Direktorat Jenderal Pajak dapat memaksimalkan setoran pajak karena didukung program pengampunan pajak (tax amnesty) dan data perpajakan yang lebih baik. 

"Jika tax amnesty berhasil, maka basis wajib pajak akan naik. Ini jadi tantangan bagi Ditjen Pajak. Apalagi tahun depan ada penegakkan hukum, data wajib pajak semakin kaya. Kalau effort sungguh-sungguh, target bisa dikejar," terangnya. 

Namun Darmin masih bungkam terhadap target penerimaan pajak yang dipatok tahun depan apakah realistis atau tidak. "Ya nanti saja itu urusannya lebih berat lagi jawabnya," papar Darmin. 

Sementara itu, dengan tingginya target penerimaan pajak dalam APBN 2016, muncul kekhawatiran bahwa Dirjen Pajak setelahnya akan bernasib sama dengan Sigit di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. 

"Jika kepemimpinan kuat dan taktis, saya yakin hasilnya bisa berbeda. Faktor kepemimpinan sangat menentukan konsolidasi dan koordinasi," ucap pengamat perpajakan Yustinus Prastowo. (Gdn/Zul)