Harga Minyak Turun Jadi Momentum Tepat Rilis Paket Ekonomi

20151007-Ilustrasi Tambang Minyak — Ilustrasi Tambang Minyak (iStock)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur ‎Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati men‎yambut positif keputusan pemerintah untuk merilis paket kebijakan ekonomi jilid IX terutama mengenai ketenagalistrikan.‎

Enny menuturkan, hal tersebut jadi momentum tepat ketika harga minyak sedang turun. Dia mengatakan, kondisi harga minyak dunia yang murah menjadi tenaga tambahan untuk mendorong percepatan infrastruktur ketenagalistrikan.

"Ada momentum minyak dunia turun, jadi PT PLN masih tergantung BBM," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Dia juga mengatakan, paket tersebut juga mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari pusat. Jadi, paket tersebut mendorong peran serta daerah dalam pembangunan.

"Tenaga listrik terlalu sentralistik, peran serta daerah sangat terbatas. Kalau ada deregulasi ada percepatan pasokan PLN," tutur dia.

Meski begitu, pihaknya mengingatkan penurunan harga minyak tak akan berlangsung lama. Untuk pembangunan jangka panjang mesti memperhatikan subtitusi bahan bakar.

"Cuma memang diperhatikan program jangka panjang. Sampai kapan akan harga minyak akan rendah," kata Enny.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan. Langkah itu untuk memenuhi kebutuhan listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi.

Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang mencapai 53 Gigawatt (GW) dengan energi terjual 220 triliunwatthour (TWh) sampai 2015. Sedangkan rasio elektrifikasi saat ini 87,5 persen.

Untuk mencapai rasio elektrifikasi sampai 97,2 persen pada 2019 diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8 persen per tahun.

Karena itu, pemerintah menunjuk PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pemerintah akan mendukung langkah PLN seperti menjamin tenaga primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dan lain-lain. Juga pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan izin melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah, serta pembentukan badan usaha sendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik. (Amd/Ahm)