Diberi Kapal, Menhub Jonan Minta Gubernur DKI Jakarta Tertib

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah memberikan satu kapal penumpang untuk melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta menuju Kepulauan Seribu‎. 

Kapal ini diberikan sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang disampaikannya pada bulan September tahun lalu. Tidak tanggung-tanggung, kapal ini dioperasikan dengan diberikannya subsidi oleh Jonan.

Dengan masih adanya subsidi ini, Jonan berpesan kepada Ahok dan Bupati Kepulauan Seribu untuk menjaga dan mematuhi ketentuan dalam pengoperasian kapal yang dinamakan KM Sabuk Nusantara 46 itu.

"Jadi mohon tertib, kalau kapasitas maksimal tanpa kargo sekitar 225 penumpang, ya tidak boleh lebih, jaket keselamatan kapal ini juga kita sediakan 225 buah," kata Jonan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Sementara pesan untuk Bupati Kepulauan Seribu, Jonan meminta untuk pemkot melakukan perbaikan di pelabuhan-pelabuhan yang ada agar lebih nyaman untuk disandari kapal-kapal yang lebih besar. "Pokoknya soal pelabuhan di sana (Kepulauan Seribu), tolong Pak Bupati yang urus," tegas Jonan.

Kapal yang dinamakan KM. Sabuk Nusantara 46 dengan tipe 200 DWT ini dioperasikan oleh PT Pelni (Persero). Kapal ini nantinya akan melayani masyarakat di Kepulauan Seribu dengan rute: Sunda Kelapa (sebagai pelabuhan pangkal) – Pulau Untung Jawa – Pulau Pramuka – Pulau Tidung – Pulau Kelapa (pergi pulang/pp). Kapal perintis tersebut mampu mengangkut penumpang hingga 114 orang.

Untuk membiayai pengoperasian trayek kapal perintis tersebut, Kemenhub telah menganggarkan Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp 5,9 miliar yang berasal dari DIPA pada Satuan Kerja Sunda Kelapa, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Dengan beroperasinya KM. Sabuk Nusantara 46 ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah Kepulauan Seribu dengan tarif yang terjangkau, dan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Selain itu, diharapkan keberadaanya turut mendongkrak perekonomian masyarakat setempat yang ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri di daerah tersebut.
Sementara itu, penugasan kepada PT Pelni untuk mengoperasikan kapal perintis milik Negara sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaran kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara, dilatarbelakangi karena Pelni memiliki pengalaman dalam pengoperasian angkutan laut penumpang dan barang dan memiliki manajemen serta sumber daya yang memadai.

PT Pelni juga merupakan perusahaan BUMN di bidang angkutan laut nasional dalam negeri baik penumpang ataupun barang yang saat ini memiliki jaringan terbesar.

Selain itu, PT Pelni selama ini sudah mempunyai standar pelayanan kepada penumpang termasuk untuk perawatan kapalnya. Sehingga diharapkan kualitas dan kontinyuitas pelayanan kepada penumpang akan tetap terjaga sepanjang tahun dan tidak mengalami gangguan yang dapat menurunkan pelayanan.‎ ‎‎(Yas/Gdn)