Kementerian BUMN Bentuk Komite Industri Pertahanan dan Perkapalan

Liputan6.com, Jakarta - ‎Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pencanangan Komite Konsolidasi BUMN Pertahanan Strategis serta Komite Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan. Melalui konsolidasi ini, BUMN-BUMN pada ketiga sektor tersebut bisa membentuk perusahaan holding.

Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno mengatakanan, ‎untuk Komite Konsolidasi Industri Pertahanan Strategis terdiri dari enam BUMN, antara lain, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Dahana, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), PT LEN dan PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki).

Sedangkan Komite Konsolidasi Industri Berat dan Perkapalan antara lain PT PAL, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, PT Barata Indonesia dan PT Bona Bisma Indra.

Fajar mengatakan, dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan akan membuat BUMN-BUMN tersebut semakin efisien dalam hal operasional dan biaya produksi. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan oleh BUMN-BUMN tersebut semakin besar.

"Untuk perkapalan pengadaan plat baja yang tadinya sendiri-sendiri dan kecil sekarang berbarengan. Jadi akan sangat efisien. Juga soal SDM, sekarang pelatihannya di PT PAL, sehingga tidak keluarkan lagi ongkos untuk yang lain-lain," ujarnya di Subang, Jawa Barat, Kamis (28/1/2016).

Fajar mengungkapkan, pihaknya memperkirakan dengan adanya hal ini, BUMN yang tergabung dalam Komite Konsolidasi Industri Pertahanan Strategis bisa memperoleh pendapatan mencapai Rp 20 triliun. Sedangkan Konsolidasi Industri Berat dan Perkapalan sebesar Rp 15 triliun.

"Intinya menghilangkan duplikasi investasi. Kapitalisasinya dari roadmap kita perhitungkan bisa Rp 20 triliun yang pertahanan strategi. Kalau perkapalan lebih rendah, kita perhitungkan antara Rp 12 triliun-Rp15 t‎riliun. Kita siapkan proyeknya apa, butuh berapa," tandasnya. (Dny/Gdn)