Sukses

Takut Diprotes, Subsidi Elpiji Tak Bisa Langsung Dicabut

Kementerian ESDM sedang melakukan kajian untuk menerapkan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui terjadi pembengkakkan subsidi elpiji 3 Kilo gram (Kg), meski begitu subsidi elpiji tidak bisa langsung dicabut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kg untuk mengurangi subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal tersebut telah berhasil mengamankan uang untuk subsidi sebanyak Rp 189,8 triliun hingga 2015. Namun di sisi lain, subsidi untuk elpiji tersebut terus membengkak sampai Rp 176,2 triliun.
‎

"Kalau dihitung kita tidak melakukan ini (program konversi), maka subsidi yang dihemat Rp 189,8 triliun. Ini subsidinya berkurang cukup banyak, tetapi kita lihat ini terus naik juga. Jadi kapan kita harus lakukan (penyaluran subsidi tepat sasaran)," kata Wiratmaja, di Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Wiratmaja mengatakan meski subsidi untuk membengkak, instansinya tidak berani langsung mencabut subsidi tersebut. Ia berkelakar, jika subsidi elpiji dicabut sangat berat didemo oleh kaum ibu.

"Memang elpiji ini kalau dicabut subsidinya jangan dulu, karena langsung ke ibu-ibu, berat didemo ibu-ibu," tutur Wiratmaja.

Wiratmaja menambahkan, timnya pernah melakukan uji‎ coba penyaluran elpiji tepat sasaran, namun ditentang oleh kaum ibu, karena menyangka pemerintah akan mencabut subsidi elpiji. Karena itu perlu pendekatan agar masyarakat menerima.
‎

"Di Batam, kami buat pilot project subsidi tepat sasaran untuk elpiji, ibu-ibu demo dikira subsidi akan dicabut. Ini kami butuh kepiawaian teman TNP2K untuk mensosialisaikannya," ungkap Wiratmaja.
‎

Wiratmaja menuturkan, pihaknya sedang memikirkan cara untuk menerapkan penyaluran subsidi‎ elpiji tepat sasaran dengan melakukan kajian bersama lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

"Kajian harga keekonomian masih dalam proses, nanti rill diimplementasinkan," tutur Wiratmaja. (Pew/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini