Tak Ada Jaminan Finansial Pemerintah untuk Proyek Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan jaminan finansial untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, proyek yang memakan biaya hingga Rp 70 triliun tersebut juga tidak akan didibiayai dengan menggunakan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemerintah tidak memberikan jaminan finansial. Hal ini tertuang dalam Perpres 107 Tahun 2015," kata Teten, di Gedung Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Teten membenarkan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diatur tentang Menteri Keuangan dimungkinkan memberi jaminan finansial dan kelayakan usaha.

Namun, lanjut dia, Presiden Jokowi sudah menegaskan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ada jaminan finansial dari APBN. "Pemerintah hanya akan memberikan jaminan mengenai konsistensi kebijakan pembangunan kereta api cepat," terang Teten.

Teten kembali mengingatkan skema proyek ini adalah business to business. Dana APBN pun bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia lainnya.

Kereta cepat Jakarta-Bandung dengan panjang 142,3 km ini termasuk langkah pertama untuk pembangunan transportasi massal kereta api di Indonesia. Proyek kereta cepat ini rencananya selesai pada 2018 dan diharapkan mulai operasi pada 2019. 

Nantinya, akan dilakukan pembangunan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua sepanjang 3.258 km.

Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero), yang merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai leader dalam konsorsium perusahaan pembangun kereta cepat Jakarta-Bandung, sudah menegaskan bahwa bahwa pembangunan proyek kereta cepat tidak akan menggunakan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Suradi mengatakan, PMN tersebut sudah dialokasikan untuk mengerjakan beberapa proyek infrastruktur lainnya‎, tidak untuk kereta cepat.

"Kami sudah punya beberapa proyek prioritas dan sudah punya alokasinya, dan itu tidak untuk kereta cepat, dan ini bisa kami pertanggung jawabkan," kata Suradi saat berbincang dengan Liputan6.com.

Suradi menegaskan, perseroan masih menjadikan proyek-proyek jalan tol menjadi proyek andalan pada 2016. Selain itu, proyek pembangkit listrik dan sektor energi lainnya juga menjadi alternatif kedua yang bakal memakan investasi di anggaran 2016.

Proyek jalan tol di antaranya pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp 289 miliar, Solo-Kertosono senilai Rp 625 miliar, Bogor-Ciawi-Sukabumi Tahap I senilai Rp 355 miliar. Sementara untuk sektor energi yang berhasil diraih Wika untuk kontrak pengerjaan salah satunya PLTA Upper Cisokan senilai Rp 930 miliar.

"Itu PMN akan membantu kita untuk memperoleh pendanaan dalam mengerjakan beberapa proyek itu. Tapi kalau misalnya PMN tidak disetujui, kita sudah ada alternatif proyek-proyek prioritas di tahun ini," tegas dia.

Pada 2016, belanja modal (Capex) perseroan menganggarkan Rp 10,59 triliun, hal ini masih dengan asumsi termasuk perhitungan PMN Rp 4 triliun. Belanja modal ini terdiri dari belanja modal dari induk perusahaan sebesar Rp 9,8 triliun dan belanja modal anak perusahaan sebesar Rp 770,4 miliar. (Silvanus Alvin/Gdn)