Uni Eropa Siap Sediakan Pekerjaan Bagi 1,1 Juta Orang

Liputan6.com, Jakarta - Kondisi ekonomi yang kurang sehat membuat Panasonic dan Toshiba harus restrukturisasi. Ribuan orang diperkirakan bakal terkenak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend mengatakan Uni Eropa siap untuk membuka lapangan kerja baru dan dapat menampung mereka yang kena PHK.

"Saya baru saja ingat, Perusahaan-perusahaan Eropa siap untuk menyediakan lapangan kerja yang dapat menampung 1,1 juta orang di Indonesia," kata Guerend, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Bantuan ini, lanjut Guerend, bukan yang pertama. Ia menjelaskan sekitar 11 tahun lalu Uni Eropa turut membantu ketika Indonesia kesusahan akibat tsunami Aceh. "Bersama-sama kami berusaha mewujudkan perdamaian dan stabilisasi," tegas Guerend.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, data soal adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga mencapai 10 ribu orang bukan data yang valid. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan secara resmi terkait PHK tersebut. Dia juga menyebut, penyerapan tenaga kerja lebih banyak dibanding PHK.

Hanif mengungkapkan, terjadinya PHK dalam sektor ketenagakerjaan sebenarnya sesuatu hal yang wajar terjadi, selama ada alasan yang kuat.

"Gini, prinsip PHK itu, pasti ada, kaya orang mati juga pasti ada. Tapi lapangan pekerja dan penyerapan itu lebih banyak dari PHK-nya. kalau ada yang bilang ada PHK maka sini bawa ke saya untuk diklarifikasi, by name by addres," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Sementara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menyatakan kabar terkait adanya pemutusan hubungan Kerja (PHK) terlalu berlebihan. Meskipun mengakui terjadi pengurangan tenaga kerja di beberapa perusahaan, jumlahnya tidak sebesar apa yang disebutkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, selain dinilai terlalu berlebihan, kabar tersebut dikhawatirkan juga memberikan efek yang negatif bagi iklim investasi di Indonesia.

"Informasi yang sebelumnya itu kan banyak yang harus dikoreksi. Saya harap media bisa lakukan konfirmasi karena itu impact-nya kurang bagus juga," ujarnya. (Silvanus Alvin/Gdn)