Sukses

Mutasi dan Rotasi Diharapkan Bisa Dorong BNP2TKI Jadi Lebih Kuat

Sebanyak 79 pegawai BNP2TKI dilantik untuk menjabat sebagai 25 Pejabat Adminastrasi dan 54 Pejabat Pengawas.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono berharap agar BNP2TKI dapat menjadi lembaga yang kuat dan mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada pekerja migran.

Hal tersebut disampaikan Hermono saat memberikan arahannya pada acara pengambilan sumpah pelantikan Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrasi BNP2TKI, di Auditorium BNP2TKI, Senin (15/2016).

"Dalam perubahan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI yang saat ini dalam pembahasan di tingkat Panja, diharapkan nanti peran dan tanggung jawab BNP2TKI akan lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pekerja migran Indonesia di luar negeri," jelas Hermono seperti dikutip dari keterangan tertulis.

BNP2TKI, kata dia, bertekad mewujudkan harapan tersebut. Karena itu, upaya mutasi dan rotasi di lingkungan BNP2TKI dimaksudkan untuk menjawab harapan tersebut.

Dia menjelaskan, sebanyak 79 pegawai yang dilantik dalam jabatan baru meliputi 25 Pejabat Adminastrasi dan 54 Pejabat Pengawas. Hermono meminta jabatan ini harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh, sepenuh hati, jujur sesuai sumpah yang sudah diucapkan. "Ingat sumpah itu adalah komitmen saudara kepada Alloh SWT," jelas Hermono. 

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mempunyai sejumlah cara untuk mengatasi masalah yang kerap dialami TKI di luar negeri. Nusron mengatakan, ada 3 cara. Pertama, adalah dihapusnya durasi waktu pelatihan.

"Karena pelatihan durasinya dihapus, BNP2TKI akan memberikan ujian. Mirip seperti di Korea Selatan. Kita akan perketat ujiannya. Kita ingin transparan," ujar Nusron.

kedua, join examination di mana bukan hanya Indonesia yang menguji, tetapi pengguna jasa TKI setempat juga menguji. "Singapura dan Taiwan sudah siap. Tinggal Malaysia yang belum mau dan sedang diusahakan," ucap dia.

Yang terakhir, lanjut Nusron, sebelum verifikasi dokumen, akan dilakukan wawancara calon TKI. Ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan mereka.

"Kalau tak siap, kita kembalikan. Ini juga menjadi asimetri data. Jika ada data yang tak sama, maka ada yang tidak sehat dengan perusahaannya," kata Nusron.

Meski cara jitu telah ditemukan, Nusron mengaku belum bisa memastikan kapan hal itu dilakukan. "Bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi, tergantung kesiapan instrumen kita. Yang pasti secepatnya," ujar Nusron. (Gdn/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini