DPR Sebut Sudah Tak Ada Subsidi pada Harga Solar

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menilai saat ini pemerintah sudah tak lagi memberikan subsidi pada harga solar. Ini karena harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut sudah di atas‎ harga pokok.

Kurtubi menyebutkan biaya pokok solar antara lain terdiri harga di pasar, biaya angkut minyak mentah, biaya pengolahan prosesi minyak dan distribusi sampai di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Sama termasuk biaya bank, bunga, overhead dan seterusnya, plus impor. Plus impor ini mengacu pada harga pasar dan ongkos angkut ke Indonesia. Kombinasi ini melahirkan konsep biaya pokok BBM," kata Kurtubi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

‎Menurut dia, ‎saat ini harga solar yang ditetapkan pemerintah sudah di atas harga pokok tersebut, sehingga sudah tidak ada lagi subsidi pada solar yang dipatok Rp 1.000 per liter.

"Sebenarnya harga BBM di Indonesia sekarang sudah tidak ada subsidi kalo mengacu pada konsep biaya pokok," ungkap dia.

Kurtubi pun menyayangkan pembentukan harga solar masih mengacu pada harga minyak Singapura (Mean of Plates Singapore/MOPS). Sedangkan saat ini Indonesia sudah tidak mengimpor solar.

‎"Masalahnya berbeda kalau konsep biaya pokok ini ganti dengan harga MOPS di pasar internasional, padahal solar kan juga diproduksi dalam negeri tidak hanya dibeli dari luar," tutur Kurtubi.

‎Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengurangi subsidi pada solar Rp 1.000 per liter. Rencananya subsidi yang dialihkan untuk pengembangan ketahanan energi.

Kepala Pusat Komunikasi ‎Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, rencana pencabutan subsidi untuk solar tersebut berasal dari wacana berbagai pakar energi, untuk menyikapi momen penurunan harga minyak dunia perlu dilakukan pengurangan subsidi. Pasalnya, harganya akan lebih murah.

"Mulai ada pemikiran dari pengamat selagi harga minyak turun saat untuk mengurangi subsidi solar, ya munculkan besaran subsidinya kan diperhitungkan dihitung seribu per liter," ungkap Jatmiko.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, jika subsidi pada solar dicabut pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, maka akan menghemat‎ anggaran Rp 16 triliun.

"Soal saat ini kan, ada wacana untuk kurangi subsidi solar Rp 1.000. Dan kalau ini, total subsidi kita di 2016 untuk solar kan sekitar Rp 16 triliun," dia menjelaskan.

 Jatmiko melanjutkan, anggaran subsidi untuk solar tersebut bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ketahanan energi ‎melalui Dana Ketahanan Energi (DKE).

‎"Karena kalau kurangi subsidi kita akan ada alokasi anggaran untuk program lain yang lebih tepat sasaran misalnya untuk DKE‎," tutup Jatmiko.(Pew/Nrm)