Harga BBM Turun, Ini 5 Tuntutan Lembaga Konsumen

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan beberapa catatan terkait kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar sebesar Rp 500 per liter.

Salah satu poin penting permintaan YLKI, agar pemerintah memperbaiki kualitas BBM di Indonesia supaya bisa mengimbangi Negara tetangga di ASEAN.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan resminya menyatakan, pihaknya memiliki lima catatan kepada pemerintah menyusul penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan umum sebesar 3 persen.

Permintaan pertama, ‎selain menurunkan harga BBM, pemerintah perlu secara serius memperbaiki rantai distribusi BBM, khususnya di luar Pulau Jawa.

Di wilayah tersebut, masalah bukan hanya terjadi pada harga, tapi juga rantai distribusi yang panjang karena minimnya infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Akibatnya masyarakat di luar Pulau Jawa, apalagi di remote area masih membeli BBM jauh di atas harga resmi," kata Tulus di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Permintaan selanjutnya, penurunan harga harus diiringi perbaikan kualitas BBM. Saat ini dianggap momen yang tepat untuk memperbanyak volume BBM dengan oktan atau RON lebih tinggi.

"Bandingkan dengan Malaysia yang saat ini memasok BBM dengan RON 95. Sedangkan di Indonesia lebih dari 85 persen masih dipasok BBM dengan RON 88 (Premium). Sementara standar minimal Euro adalah Euro 2, dengan RON 92," tegasnya. ‎

Lebih jauh Tulus menambahkan, YLKI mendesak pemerintah meningkatkan cadangan volume BBM dari momen penurunan harga BBM. Cadangan BBM Indonesia sekarang ini hanya cukup digunakan selama 19 hari.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berbeda dengan negara-negara ASEAN termasuk Myanmar yang memiliki cadangan BBM hingga tiga bulan. Bahkan Jepang dan Korea, masing-masing mempunyai cadangan BBM yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama empat bulan.

"Kita desak pemerintah untuk meningkatkan cadangan BBM minimal untuk 30 hari. Pemerintah harus secara serius membangun tangki timbun, untuk memperbanyak atau menyimpan cadangan BBM," harap Tulus.

Permintaan berikutnya dari YLKI terkait tarif transportasi, dikatakan Tulus, Kementerian Perhubungan perlu mengkaji ulang tarif angkutan khususnya angkutan dalam kota. Langkah ini sangat mendesak dilakukan supaya menciptakan kepastian tarif bagi pengusaha angkutan dan konsumen.

"Sedangkan tuntutan terakhir, pemerintah harus konsisten memantau penurunan harga kebutuhan pokok di ritel. Kalau harga BBM turun, tapi bahan pangan tidak turun, patut diduga ada perilaku nakal dari para pelaku pasar, seperti praktik monopoli. Jadi harus ada sanksi tegas bagi pelaku pasar yang nakal itu," tegas Tulus. (Fik/Nrm)