Bantuan Rumah Swadaya Pemerintah Capai 96 Ribu Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan pemberian Bantuan Rumah Swadaya (BSPS) untuk 96 ribu unit hingga akhir 2016.

Rinciannya, bantuan 95 ribu rumah untuk peningkatan kualitas rumah alias bedah rumah dan pembangunan baru sebanyak 1.000 rumah. 

Program BSPS merupakan salah satu program Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni atau lebih dikenal sebagai program bedah rumah. 

Bentuk program ini, meliputi peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.  

"Kita bedah rumah 95 ribu rumah dalam rangka peningkatan kualitas rumah dan memberikan bantuan pembangunan rumah sebanyak 1.000 unit di tahun ini," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (18/4/2016). 

Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara sebesar Rp 1,4 triliun untuk program BSPS, baik untuk peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan rumah baru. Dengan anggaran tersebut, pemerintah bisa memberi bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan syarat tertentu. 

"Jatah bantuan untuk bedah rumah atau peningkatan kualitas rumah maksimal Rp 15 juta per rumah, sedangkan bantuan pembangunan baru maksimal Rp 30 juta per rumah. Tapi biasanya kebutuhan kurang dari nilai itu, ada yang Rp 5 juta, Rp 10 juta karena kan ini swadaya atau gotong royong," jelas Syarif. 

Syarif mengaku, pemerintah berhasil melampaui target pelaksanaan program BSPS pada tahun lalu sebesar 115 persen. Dari data Kementerian PUPR, pemerintah telah memperbaiki sebanyak 82.245 unit rumah sepanjang 2015. 

"Dengan program BSPS, mudah-mudahan backlog yang mencapai 13,5 juta rumah bisa berkurang apabila jumlah rumah yang dibangun maupun diperbaiki lebih besar dari demand. Program ini sudah mulai berjalan sejak Januari 2016 dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun," tutur dia. (Fik/nrm)