Kesenjangan Sosial Masih Jadi Ancaman Masa Depan RI

20160109-Pertumbuham-ekonomi-2016-Jakarta-AY — Pengunjung melintas dengan latar belakang gedung dan bangunan kota Jakarta, Sabtu (9/1/2016). Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 diprediksi akan berada di angka 5%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah penguatan fundamental makro ekonomi Indonesia, ada beberapa ancaman besar yang mengintai masa depan bangsa ini. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan yang tepat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pemerintah sedang berusaha memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Salah satunya dengan memangkas dan menyederhanakan perizinan yang selama ini menghambat perkembangan investasi di Tanah Air.

"Kita sudah lihat ada 3.226 perda yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya. Perda ini dikategorikan menghambat izin investasi. Ada 40-50 persen Pemendagri, surat edaran dan aturan Dirjen Kemendagri yang malah bikin bingung Gubernur, Bupati, Walikota. Ini kita sedang benahi," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Hanya saja, Tjahjo mengakui, masih ada ancaman besar yang dapat menjegal kemajuan perekonomian Indonesia di masa depan. Ancaman tersebut, yakni kesenjangan sosial, narkotika dan obat-obatan terlarang, korupsi, tumpang tindih perizinan, serta terorisme.

Pertama, Ia menjelaskan kesenjangan sosial di Tanah Air perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Kesenjangan sosial yang besar menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia karena pembangunan infrastruktur selama ini hanya terpusat di Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa sangat tertinggal jauh.

"Kedua soal narkoba. Pemerintah perlu membantu dari sisi anggaran. Makanya kepala daerah yang tertangkap tangan menggunakan bahkan mengedarkan narkoba, langsung dipecat. Berlaku semuanya pejabat negara di pusat dan daerah," tutur dia.

Tantangan lainnya adalah melawan korupsi. Menurut Tjahjo, pungutan retribusi, penyaluran dana bantuan sosial dan masalah perizinan merupakan area rawan terjadinya korupsi. Sedangkan ancaman keempat, tunpang tindih izin terutama di sektor pertambangan. Ia mengaku ada ribuan izin pertambangan tumpang tindih di Luar Jawa.

"Dan terakhir ancaman paling membahayakan adalah terorisme karena sulit dideteksi. Badan Intelijen Negara tidak boleh kecolongan, dan masalah ini perlu dicermati," ujar Tjahjo. (Fik/Ahm)