Pemerintah RI-China Gelar Pertemuan di Jakarta, Ini yang Dibahas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan pemerintah China menggelar pertemuan tingkat tinggi bertajuk The 2nd Meeting of High Level Economic Dialogue RI-China sebagai tindak lanjut pertemuan pertama awal tahun lalu. Pertemuan tersebut membahas berbagai kerjasama ekonomi, mulai dari bidang perdagangan, infrastruktur, investasi, industri sampai pertanian.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/5/2016), pemerintah Indonesia dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sementara ‎dari pihak pemerintah China dipimpin Anggota Dewan Negara, Yang Jiechi.

Darmin mengungkapkan, China merupakan mitra utama Indonesia dalam kerjasama internasional di berbagai sektor ekonomi. Pertemuan kali ini adalah tindak lanjut The 1st Meeting of High Level Economic Dialogue RI-China pada 26 Januari 2015 di Beijing, China.

"Pertemuan kedua ini memiliki arti penting untuk merumuskan rencana ekonomi bilateral dan mempererat hubungan kerjasama strategis ekonomi di perdagangan, investasi, industri dan pertanian," ujar Darmin saat membuka pertemuan tingkat tinggi itu.

‎Dalam pertemuan kedua tersebut, Darmin mengeluhkan defisit perdagangan Indonesia-China dalam dua tahun terakhir. Ekspor Negara ini ke China terus merosot. Pemerintah Indonesia berharap, neraca perdagangan kedua negara dapat berjalan seimbang.

"Dalam dua tahun terakhir, statistik perdagangan Indonesia-China mengalami penurunan. Defisit perdagangan di pihak Indonesia semakin lebar. Kami usulkan untuk menganalisa dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini supaya hubungan kerjasama bilateral berimbang," jelas Darmin.

Darmin mengakui, pemerintah Indonesia sangat menyambut baik minat perusahaan China untuk berinvestasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang meningkat signifikan. Namun faktanya, realisasi investasi tersebut masih rendah, sehingga pemerintah Indonesia berharap agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal dari perusahaan China bisa ditingkatkan.

Dalam rangka mewujudkannya, Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk Desk China yang akan melayani perusahaan-perusahaan China ‎untuk merealisasikan investasi di negara ini. Pelayanan berupa konsultasi, bimbingan, prosedur, dan kebijakan di Indonesia.

"Kami juga akan membentuk pusat promosi investasi Indonesia (Indonesia Investment Promotion Center /IIPC) di Beijing. Jadi harapannya, pemerintah China mendukung pembentukan itu," paparnya.

Perihal Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) antara Indonesia dan China, Darmin mengatakan, ‎Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak People's Bank of China (PBOC) untuk perpanjangan kerjasama BCSA. Kerjasama BCSA yang diperpanjang pada 2013 akan berakhir pada Oktober 2016.

"Perpanjangan kerjasama BCSA akan mencakup kenaikan kerjasama yang telah disepakati kepala negara Indonesia dan China dari 100 miliar Renmimbi menjadi 130 miliar Renmimbi. Pinjaman dari PBC akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia," terang Darmin.

Pemerintah Indonesia mendukung rencana penandatanganan pemanfaatan dana hibah dari pemerintah China untuk mendanai penyiapan proyek (assessment dan perencanaan) yang akan didanai melalui pinjaman PBC.

"Kami juga telah menyiapkan daftar proyek infrastruktur potensial yang telah matang untuk ditawarkan di pertemuan ini," ucapnya.