Pimpin Golkar, Setya Novanto Harus Dorong UU Tax Amnesty

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar yang baru Setya Novanto diminta untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan tax amnesty diharapkan bisa meningkatkan dana nasional untuk pembangunan.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darusalam mengatakan, UU Tax Amnesty sangat penting dalam membantu pembangunan nasional agar mengamankan ketersediaan dana untuk membangun perekonomian di Indonesia.

“Penerimaan uang repatriasi akan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan hal itu bisa berjangka panjang,” imbuh Darussalam yang juga sebagai Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center dalam keterangannya, Rabu (18/5/2016).

Darussalam menambahkan, parpol sebagai kendaraan politik tak akan bisa dilepaskan dari isu-isu nasional yang terkait kebijakan pemerintah. Dalam hal ini merupakan tugas parpol untuk mempercepat agar bisa pengesahan UU Tax Amnesty.

“Mengingat manfaat-manfaat yang akan kita rasakan bersama nantinya dan saya harap secepatnya bulan Mei ini akan diadakan sidang terkait perihal tersebut,” tambah Darusalam.

Menurutnya, partai Golkar yang salah satu anggotanya menjadi ketua DPR seharusnya lebih memudahkan dalam merealisasikan dan mempercepat disahkannya UU Tax Amnesty itu agar bangsa Indonesia lebih mandiri. Apalagi partai Golkar mempunyai pengalaman sebagai partai senior dan salah satu parpol yang mempunyai anggota terbanyak.

“Dengan demikian seharusnya Golkar mampu menjadi panutan bagi fraksi-fraksi yang lain dalam membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri,” tutur dia.

Sementara itu, pengamat pajak Ronny Bako menyatakan, sebenarnya banyak manfaat dari tax amnesty bila dijadikan UU. Pertama, bisa mengembalikan uang Indonesia yang berada di luar negeri. Karena bila tidak dijalankan dapat menghambat pembangunan dan akan membuat utang baru karena APBN sangat bergantung pada pajak.

“Bila tidak ada tax amnesty, pajak akan berkurang. Hanya ada dua solusi, dikurangkan atau membuat utang baru,” kata dia.

Terkait peran Partai Golkar dalam merespons tax amnesty khususnya partai Golkar yang baru mengadakan Munaslub, Ronny Bako menyampaikan pendapatnya bahwa membuat undang-undang adalah tugas parpol dan DPR.

Ronni menilai, pernyataan Partai Golkar dalam Munaslub bahwa Golkar komit mendukung setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan secara konsisten.

"Siapapun yang akan menjadi ketua umum Golkar, harus konsekuen terhadap janjinya dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam pembahasan tax amnesty,” ujarnya.