Sukses

Rizal Ramli Tak Ingin Pantai Jadi Kawasan Pribadi

Pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Investor pun dipersilahkan untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya di kawasan ini.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan, meski mendorong masuknya investor, pemerintah tidak ingin lokasi-lokasi pantai yang ada di Labuan Bajo dikuasai sepenuhnya (diprivatisasi) oleh para investor tersebut.

Hal ini sudah terjadi di wilayah objek wisata lain seperti di Bali. ‎Potensi privatisasi pantai oleh pihak swasta ini bisa terjadi juga di Labuan Bajo, khususnya di Pantai Pede.

"Pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu, investor mengkaveling pantai-pantai dan membuat rakyat tidak memiliki akses sama sekali," ujar dia di Labuan Bajo, NTT, Senin (27/6/2016).

Menurut Rizal, semua negara di dunia telah melarang adanya privatisasi bibir pantai oleh pihak swasta. Pasalnya, privatisasi tersebut hanya menguntungkan investor, bukan masyarakat banyak.

"Di seluruh dunia tidak demikian, ada batas pantai yang semua masyarakat bisa punya akses. Di Indonesia di beberapa daerah sudah terjadi pengkavelingan itu," kata dia.

Rizal menegaskan, pihaknya ingin ada ketentuan mana yang boleh dimiliki oleh swasta dan mana lokasi yang harus terbuka untuk masyarakat umum. Dengan demikian tidak ada kecemburuan antara masyarakat sekitar dengan para pemilik modal.

"Kita tidak ingin mengulangi sejarah jelek itu. Kami ingin di Labuan Bajo, 100 meter dari pantai harus bebas untuk masyarakat. Kalau ada yang bangun hotel ya harus setelah 100 meter. Dan tentu mereka memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan pantai. Rakyat pun harus dididik supaya tidak buang sampah sembarangan," kata dia.

Dengan adanya ketentuan dan batasan yang jelas terkait penguasaan pantai ini, Rizal Ramli ingin bisnis perhotelan tetap bisa tumbuh namun dengan tidak menghilangkan hak masyarakat menikmati pantai dan objek wisata lain.

"Kami tidak ingin bisnis perhotelannya maju, tetapi masyarakat hanya menjadi penonton. Kita ingin masyarakat juga menikmati manfaat dari pariwisata," kata dia.

**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.