Sri Mulyani Jadi Wanita Spesial di Pertemuan Bank Dunia-IMF

Liputan6.com, Jakarta Selama sepekan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menghadiri pertemuan tahunan International Moneter Fund (IMF)-World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, dari 4-9 Oktober 2016. Salah satu agenda penting dalam acara tersebut adalah pertemuan Komite Pembangunan (Development Committee/DC) yang membahas beragam isu krusial.

Pertemuan DC dihadiri oleh 25 anggota, terdiri dari para gubernur (menkeu atau menteri ekonomi) yang mewakili 189 negara anggota Bank Dunia dan IMF. Pertemuan tersebut menjadi sangat spesial lantaran Sri Mulyani merupakan menteri wanita pertama yang menjadi Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia-IMF.

"Untuk pertama kalinya selama 75 tahun World Bank berdiri, DC dipimpin menteri perempuan. Jadi buat mereka, ini spesial," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Menurutnya, dalam pertemuan DC tersebut mengemuka kekhawatiran situasi ekonomi global yang masih belum pulih selama tahun ini, ditambah prediksi pertumbuhan ekonomi yang masih rendah pada 2017.

Hal itu bisa dilihat dari penurunan investasi ke negara berkembang, harga komoditas di pasar global rendah, serta ketidakpastian geopolitik global yang mempengaruhi kepercayaan pasar.

"Jadi DC meminta kepada Bank Dunia dan IMF untuk bersama-sama dengan negara anggota melakukan sinergi kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, dan reformasi struktural serta mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, lanjutnya, DC juga membahas sejumlah agenda pembangunan global yang menjadi prioritas ke depan, antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi, pendanaan perubahan iklim, bencana alam, migrasi dan pengungsi, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, urbanisasi, dan perubahan demografi.

Dalam hal ini, DC memandang penting dilaksanakan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dan UNFCCC Conference of Parties (COP21) Paris Agreement di bidang perubahan iklim dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan internasional, mitra pembangunan global, dan sektor swasta.

"Baru-baru ini ada badai Matthew di Haiti yang memakan korban hampir 1.000 orang. Jadi penanganan bencana alam di berbagai negara sangat penting," ucap Sri Mulyani.

Lebih jauh dikatakan Sri Mulyani, DC juga membahas kebutuhan pendanaan investasi di bidang infrastruktur yang berkualitas serta investasi di bidang usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari dukungan kepada pembangunan yang inklusif.

"Dana pembangunan ini luar biasa penting untuk membantu negara yang memiliki pendapatan per kapita di bawah US$ 1.200," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Ia menambahkan, keterbatasan pendanaan sektor publik mendorong mobilisasi pendanaan investasi infrastruktur dari sektor swasta. Untuk itu, DC meminta Bank Dunia membangun kolaborasi yang kuat dengan bank pembangunan lain dan menyambut baik diluncurkannya "Global Infrastructure Connectivity Alliance’ di G20 pada September 2016, di mana Indonesia ikut menjadi negara inisiator utama dalam kapasitas sebagai Ketua G20 Investment and Infrastructure Working Group (IIWG).

DC juga membahas International Development Association IDA18 Replenisment sebagai kunci untuk mencapai agenda SDG 2030. Dalam hal ini, DC menyepakati agar penggunaan dana IDA dapat diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan negara-negara yang sedang mengalami konflik kemanusiaan.

Dalam hal ini, IDA18 dapat melaksanakan skema pembiayaan yang inovatif dengan sasaran memperbaiki tata kelola dan institusi pemerintahan, memperluas akses ke layanan keuangan, dan mendorong berbagai usaha penguatan ketahanan dan melakukan pencegahan terjadinya konflik di negara-negara tersebut.

Adapun pertemuan IDA18 Replenishment terakhir akan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 14-15 Desember 2016. Pemilihan Indonesia sebagai lokasi pertemuan global ini menunjukkan pandangan positif dunia atas keberhasilan pembangunan Indonesia dan kontribusi Indonesia dalam perumusan kebijakan pembangunan global.