Sukses

Anggaran Pemerintah di 2018 Bakal Fokus ke Masyarakat Miskin

Selama ini masyarakat golongan tersebut kurang mendapatkan manfaat dari belanja pemerintah.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan akan membenahi masalah pemerataan pembangunan dan ekonomi di 2018. Hal ini seiring dengan meningkatnya anggaran pemerintah di tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ‎pada tahun depan anggaran pemerintah harus diarahkan pada kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Hal tersebut karena selama ini masyarakat golongan tersebut kurang mendapatkan manfaat dari belanja pemerintah.

"Pemerataan ini termasuk dengan pemerataan untuk masyarakat miskin. Jadi karena kita melihat bahwa dengan anggaran yang makin besar, harusnya bisa diarahkan pula untuk 40 persen masyarakat berpendapatan terendah. Kita akan fokus di situ, karena mereka selama ini kurang mendapatkan upaya untuk bisa segera keluar atau memperbaiki kehidupannya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Selain itu, di tahun depan pemerintah ‎juga akan fokus pada masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah akan memastikan masalah terkait pendidikan dan kesehatan di daerah ‎bisa terselesaikan.

"Kemudian kita ada 10 prioritas nasional, itu nanti diantaranya seperti kesehatan, pendidikan. Yang penting gini, ada 10 prioritas nasional yang akan diturunkan dalam program prioritas dan kegiatan prioritas. Jadi pendekatannya kita akan langsung ke lokasi. Jadi kita akan memastikan setiap kegiatannya ini terintegrasi satu sama lain," dia menjelaskan.

Dengan demikian, lanjut Bambang, akan ada keterkaitan antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

"Jadi jangan sampai irigasi nggak ada sawahnya, bendungan nggak ada irigasi, pelabuhan nggak ada listriknya dan seluruhnya. Dan kita akan mengintegrasikan juga dananya. Tidak semua harus melalui APBN, bisa juga dari daerah APBN, BUMN. Bisa kerjsama pemerintah swasta, dan bisa swasta sendiri. Jadi kita ingin kegiatan di daerah ini merupakan dari semua pihak. Jadi kita ingin supaya saling melenglapi satu sama lain," tandas dia.(Dny/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini