Sri Mulyani Harap APBN 2018 Dapat Jadi Sentimen Positif di Pasar

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengaku berterimakasih kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang telah mengesahkan indikator makro ekonomi Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2018. Pagi ini, rencananya RUU APBN 2018 ini akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada pukul 09.00 WIB.

Melihat dari angka yang ada, Sri Mulyani mengatakan tahun depan akan lebih baik dari 2017. Dengan demikian diharapkan bisa menjadi momentum positif bagi Indonesia untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

"APBN 2018 bertemakan suatu keinginan untuk menjaga momentum dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Jadi kita harapkan ini akan menjadi sentimen positif di pasar untuk tahun depan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI dini hari tadi, Rabu (25/10/2017).

Ia menuturkan dalam indikator makro ekonomi RI tahun depan, pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 5,4 persen. Angka ini diklaim lebih moderat dengan penggeraknya akan dipicu oleh konsumsi investasi dan perdagangan internasional.

Untuk angka inflasi, pada 2018 sudah dipatok inflasi tetap terjaga di angka 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah 13.400, SPN 3 bulan 5,2 persen, ICP di angka US$ 48 per barel, lifting migas 2.000 BPH dan lifting minyak 800 ribu BPH.

Sementara untuk target pembangunan, angka pengangguran ditargetkan di angka 5-5,3 persen, angka kemiskinan 9,5-10 persen dan gini ratio berada di angka 0,38 persen.

"Itu menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi makin kuat, namun stabilitas harga dan nilai tukar masih tetap terjaga," tambahnya.

Tidak hanya itu, untuk postur anggaran pendapatan dan belanja, Sri Mulyani ingin Kementerian/Lembaga lebih fokus pada menjalankan rencana belanjanya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesemparan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

"Presiden sudah menginstruksikan supaya KL fokus pada bagaimana menciptakan kesempatan kerja melalui investasi dan ekspor. Kemudian daerah juga akan tetap kami jaga, kami mengharapkan pemda bisa menggunakan anggaran untuk akselerasi berbagai kegiatan untuk membangun infrastruktur dasar, sekolah, maupun memberikan layanan dasar sehingga pengentasan kemiskinan makin bisa dipercepat," papar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Banggar Setuju RUU APBN 2018 Dibawa ke Sidang Paripurna

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah mengesahkan belanja negara pada 2018 sebesar Rp 2.220,6 triliun. Angka ini meningkat Rp 16,2 triliun jika dibandingkan yang sebelumnya tertera di RAPBN 2018.

Kesepakatan ini diketok bersama dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

"Setelah sya ketok berarti untuk laporan panja terhadap anggaram pemerintah pusat telah disetujui," kata Ketua Banggar M Aziz Samsudin di Gedung DPR RI, Selasa (24/10/2017).

Dari yang telah disepakati, pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun, dimana terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.893,5 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun. Sedangkan penerimaan hibah sebesar Rp 1.196,9 triliun.

Secara lebih rinci, pendapatan dalam negeri terdiri dari pajak di APBN 2018 disepakati sebesar Rp 1.618 triliun, yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp 1.579,3 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 38,7 triliun

Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan SDA migas sebesar Rp 80,3 triliun, pemerimaan SDA non migas sebesar Rp 23,3 triliun, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan Rp 44,6 triliun, PNBP lainnya Rp 83,7 triliun dan pendapatam badan layanan umum sebesar Rp 43,3 triliun.

Untuk belanja negara, dalam APBN 2018 telah disepakati sebesar Rp 2.220,6 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,1 triliun.

Dengan demikian maka APBN 2018 mencatatkan defisit terhadap PDB sebesar Rp 325,9 triliun atau setara 2,19 persen.

Untuk menutup defisit tersebut maka akan ada beberapa pembiayaan di 2018. Pembiayaan itu adalah pembiayaan utang Rp 399,2 triliun, pembiayaan investasi (Rp 65,6 triliun), pembiayaan pinjaman (Rp 6,6 triliun), kewajiban penjaminan (Rp 1,1 triliun), dan pembiayaan lainnya Rp 183 miliar.

Setelah APBN 2018 ini disahkan Banggar, maka esok hari dijadwalkan akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pukul 09.00 WIB. (Yas)

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
APBN 2018

Ilyas Istianur Praditya
Author
Agustina Melani
Editor

Sri Mulyani Harap APBN 2018 Dapat Jadi Sentimen Positif di Pasar

Ekonom Ramal Inflasi Akan Stabil di Tahun Politik

Sri Mulyani Usul Tambahan Anggaran Institusi Penegak Hukum

Jokowi Ingin APBN 2018 Difokuskan untuk Atasi 3 Masalah Ini

Banggar Setuju RUU APBN 2018 Dibawa ke Sidang Paripurna

Sri Mulyani

APBN 2018

Emirates Lagi Cari Awak Kabin, Rekrutmen Bakal Diadakan di Jakarta

Mitra10 Buka Lowongan Kerja Terbaru 2024, Cek Link Daftarnya

Mau Kerja di Industri Makanan dan Minuman? Anak Usaha Orang Tua Group Ini Buka Lowongan

Banjir Bandang Luwu, BUMN Turun Tangan Salurkan Bantuan

Makin Banyak UMKM Go Digital, Kebutuhan Logistik Meningkat Pesat

Menpan RB Azwar Anas Ungkap Alasan Pendaftaran CPNS 2024 Belum Diumumkan

Pertamina Tegaskan Masih Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan

Aturan Tembakau di RPP Kesehatan, APRINDO Sebut Ada Poin yang Rugikan Pengusaha Ritel

Petani Tembakau hingga Pabrikan Minta Dilibatkan dalam Penyusunan Regulasi

Prospek Kinerja Kian Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat BBB dari Fitch Ratings

Buntut Kasus Taruna Tewas, Menhub Bakal Rombak Kurikulum STIP

MenkopUKM Teten: Baru Ada 34 UMKM Melantai di BEI

Prabowo Janji Bakal Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, KADIN Sebut Perlu Regulasi Kuat

Sejarah dan Arti Warna Ungu sebagai Simbol Hari Lupus Sedunia 10 Mei

Ketika PAN Berdoa di Hadapan Prabowo: Minta Diberi Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Ribuan Pasang Mata Saksikan Laga Garuda Muda Lewat Layar Lebar di GBK

Garuda Muda Gagal Terbang ke Olimpiade Paris 2024 Usai Kalah 0-1 dari Guinea, Warganet Tetap Beri Semangat dan Bangga!

PLN Mobile Proliga 2024: Kalah dari Jakarta BIN, Tim JEP Sudah Berusaha Maksimal

Daftar 10 Saham Top Gainers-Losers pada 6-8 Mei 2024

Ini Usaha BPIP Agar Anak Muda Kenal Akan Pancasila

331 Fasum Terdampak Gempa di Bawean Mulai Diperbaiki, Ada Gedung Sekolah, Masjid hingga Pasar

PSM Makassar dan Borneo FC Wakili Indonesia di ASEAN Club Championship, Ini Hasil Undian Fase Grup

Kepala BPS Jabar Sebut Perekonomian Jabar Triwulan I-2024 Masih Belum Menyenangkan

Kalah 0-1 dari Guinea, Timnas Indonesia U-23 Gagal Berlaga di Olimpiade 2024 Paris

Pengguna Kendaraan Pribadi di Jabodetabek Tinggi, Bagaimana Strategi Menekannya?

Teks Khutbah Jumat 2024: Bekal Persiapan Sebelum Ibadah Haji di Tanah Suci

Ibu Korban STIP Marunda: Keluarga Pelaku Sama Sekali Tidak Ada Permintaan Maaf