Sri Mulyani: Tahun Politik Jangan Bikin RI Jadi Pesimistis

Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (8/11/2017). (Fiki/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Indonesia mulai memasuki tahun politik pada 2018 hingga 2019. Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) berlangsung pada tahun ini. Namun, hal tersebut diharapkan tak membuat ekonomi Indonesia ‎menjadi pesimistis.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun depan Indonesia akan menggelar 171 pilkada di berbagai daerah. Jika berjalan lancar, perhelatan ini bisa jadi pendorong ekonomi di daerah.

"Tahun depan 171 pemerintah daerah akan lakukan pilkada, dan itu juga yang jadi mesin perekonomian di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, yang akan jadi pusat perhatian," ujar dia dalam Seminar Nasional Political Economy Outlook 2018 yang digelar oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Menurut Sri Mulyani, pemilihan umum seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain. Namun, di negara lain, setelah ada sosok yang terpilih, semua kembali berjalan normal. Adapun di Indonesia, kadang pemilihan umum berbuntut panjang hingga menimbulkan gejolak di daerah.

"Kalau Anda bandingkan dengan siklus politik semua negara, is always nesty and ugly di semua negara. Namun, yang membedakan, negara itu begitu selesai bisa kembali bersatu dan going move on dan menjalankan program yang ditawarkan kandidat," kata dia.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengajak masyarakat dan pengusaha untuk optimistis menatap tahun politik. Dengan demikian, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Oleh karena itu, kita berharap siklus politik ini tidak membuat kita pesimistis, tapi lebih berpikir dari sisi positif side. Karena Indonesia sudah berkali-kali melalui siklus politik," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Dorong Ekonomi RI

Tahun politik yang akan dimulai pada 2018 akan menjadi pendorong daya beli masyarakat. Selain ada pemilihan kepala daerah (pilkada), pada tahun depan partai politik (parpol) akan mulai melakukan persiapan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pengamat ekonomi Firmanzah mengatakan, pada tahun ini, daya beli masyarakat memang menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pada kuartal III 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen, atau lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95 persen.

"Meskipun daya beli masyarakat kita tetap tumbuh, tapi tidak setinggi yang diharapkan. Tapi di 2018 ada suatu motor baru yang mendorong daya beli masyarakat, yaitu belanja politik," ujar dia di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Dia menjelaskan, pada tahun ini akan ada 131 pilkada yang digelar serentak. Namun, pada tahun depan jumlahnya lebih tinggi, yaitu 171 pilkada. Hal ini dinilai akan mendorong daya beli masyarakat melalui belanja parpol.

"Kalau tahun ini ada 131 pilkada, tahun depan akan ada 171 pilkada. Misalnya order atribut partai, aktivitas kampanye politik di daerah bisa menjadi transfusi bagaimana kekayaan itu bisa didistribusikan dari pusat ke daerah," kata dia.

Selain itu, lanjut Firmanzah, pada akhir 2018 parpol juga akan mulai melakukan persiapan jelang Pilpres 2019. Dia menilai akan banyak dana dari pusat yang akan dikirim ke daerah sehingga menimbulkan kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kemudian di kuartal akhir tahun depan kampanye pilpres sudah mulai berjalan. Jadi, elastisitas terhadap belanja politik terhadap konsumsi domestik cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan transfer cash dari pusat ke daerah dalam bentuk aktivitas kampanye. Ini dalam jangka pendek bisa membantu daya beli masyarakat menengah ke bawah," tandas dia.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024