Dampak Pembangunan Infrastruktur Baru Terasa 2 Tahun Mendatang

20160525-Pembangunan MRT-Jakarta- Yoppy Renato — Salah satu titik proyek pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis, (25/5/2016). Ahok berharap investor bisa ikut bergabung bantu percepat pembangunan infrastruktur DKI. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia naik tajam untuk periode 2017-2018. Jika pada periode 2015-2016 Indonesia berada di posisi 62, pada periode 2017-2018 naik 10 peringkat ke posisi 52.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Johnny Darmawan mengatakan, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah akan jadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dulu salah satu faktor kenapa ekonomi tidak jalan karena infrastruktur. Tapi infrastruktur jangan selalu diartikan jalan, bisa pelabuhan, kilang minyak, listrik, segala macam. Sekarang infrastruktur sudah mulai banyak yang beroperasi," ujar dia di saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dia mencontohkan, proyek pembangunan pembangkit listrik yang dicanangkan hingga 35 ribu megawatt (MW), akan mendorong kegiatan ekonomi baik bagi industri maupun masyarakat.

"Listrik sudah tambah berapa ratus megawatt, kemudian jalan juga tumbuh cukup banyak. Pelabuhan-pelabuhan juga, Tanjung Priok sudah dibenahi, Karawang nanti ada Patimban. Bandara juga sudah ada ekspansi, seperti Bali, Jakarta. Pelabuhan dan bandara kan dapat terlihat dari pariwisata yang meningkat. Jadi menurut saya sudah banyak," jelas dia.

Namun demikian, pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri ini menyatakan, dampak dari pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah ini baru akan terasa dalam 2-3 tahun ke depan.

"Cuma hasilnya nanti baru dinikmati belakangan. Tapi infrastruktur itu kan baru mulai digencarkan 1-2 tahun, dan itu tidak langsung bisa dinikmati, mungkin (manfaatnya) baru dirasakan 2-3 tahun ke depan. ‎Tapi ini sangat baik, dan jangan selalu mengharapkan instans, hari ini dibangun kemudian ekonomi bisa langsung bergerak," jelas dia.

Selain itu, lanjut Johnny, yang masih harus menjadi perhatian pemerintah adalah soal kemudahan izin investasi. Sebab, dengan adanya perbaikan infrastruktur, maka akan mendorong investasi masuk ke dalam negeri. ‎

‎"Cuma masalahnya investasinya tidak masuk sesuai dengan yang diharapkan. Karena ada hambatan terutama masalah perizinan yang panjang lebar. Pemerintah juga punya dana yang terbatas. Tapi dampaknya akan besar pada ekonomi, karena ekonomi ini salah satu kuncinya adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur jalan, saya yakin. Dan impact-nya baru nanti, mungkin tahun depan, atau tahun depannya lagi," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan Infrastruktur Era Presiden Jokowi

2 dari 2 halaman

Perbaikan Infrastruktur Belum Mampu Turunkan Biaya Logistik

Capai USD 15,09 Miliar, Ekspor Oktober Meningkat — Suasana bongkar muat di Jakarta International Contener Terminal (JICT),Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (16/11). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Oktober mencapai US$ 15,09 miliar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, daya saing infrastruktur Indonesia periode 2016-2017 naik peringkat. Namun, gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita.

Dia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, pemerintah memang sangat gencar membangun infrastruktur di segala bidang, seperti pelabuhan, bandara, jalan, hingga tenaga listrik.

"Dua tahun terakhir memang pembangunan infrastruktur sangat banyak mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara tetangga," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin 19 Februari 2018.

Akan tetapi, penurunan biaya logistik yang diharapkan pengusaha belum sejalan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

"Perbaikan infrastruktur seharusnya menurunkan biaya logistik, tetapi tidak terjadi di Indonesia, karena ada faktor-faktor lain yang meningkatkan biaya logistik sehingga perbaikan infrastruktur tidak dirasakan langsung dengan penurunan biaya logistik," kata dia.

Menurut Zaldy, hal ini karena tarif di pelabuhan dan bandara yang dikenakan kepada para pengusaha logistik justru terus mengalami kenaikan. Tarif tersebut antara lain terminal handling charges (THC), tarif pergudangan, dan lain-lain.

"Biaya-biaya yang membuat naik adalah tarif-tarif di pelabuhan dan bandara untuk angkutan barang naik terus oleh BUMN dan Kemenhub melalui PNBP, dan juga melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat," ungkap dia.

Oleh sebab itu, kata Zaldy, jika ingin agar pembangunan infrastruktur sejalan dengan penurunan biaya logistik, maka tarif-tarif tersebut juga diturunkan, bukan malah dinaikkan akibat infrastruktur yang sudah membaik.

"Pemerintah harus mencabut atau menurunkan tarif-tarif yang berdampak langsung terhadap logistik," tandas dia.

Basuki Hadimuljono
Tokoh
Basuki Hadimuljono kini menjabat sebagai Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Basuki Hadimuljono
infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur