Dahlan Sedang Sibuk Urusi Sapi, Jadi Tak Bisa Ke DPR

Rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR yang membahas soal inefisiensi senilai Rp 37,6 triliun saat Dahlan Iskan memimpin PT PLN (Persero) masih berlangsung.  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan justru malah sedang sibuk mengurusi sapi di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Menurut Kepala Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi, Dahlan saat ini berada di desa Bila River Ranch, kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi. Mantan Bos PLN ini ingin membangun ketahanan pangan melalui program integrasi Sapi dan sorghum yang melibatkan 400 peternak dan 800 petani, dengan luasan 3.200 hektare Sorghum,  2.000 hektare Jagung, dan 400 hektare King Grass.

"Program ini dilakukan melalui kerja sama dengan Unhas, IPB, PTPN 12 dan 14," ujar Kabag Biro Humas dan Protokoler BUMN Faisal Hamimi, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Berdikari integrated farm adalah sistem peternakan sapi yg terpadu antara sapi betina produktif, anakan 6.000 sapi dan makanan dari hijau-an dan concentrad yang bekerja sama para petani, ke depan hijauan juga akan dipanen dari Sorghum

"PT Berdikari sekarang fokus pengembangan sapi tidak ada lagi bisnis meubel dan asuransi, agar mengurangi impor sapi," ujar Dahlan.

Ketidakhadiran Dahlan membuat geram anggota Komisi VII DPR. Apalagi Dahlan tercatat sudah 6 kali tidak memenuhi undangan DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Efendi Simbolon menyatakan pihaknya sebenarnya mengundang Dahlan sebagai diri pribadi selama memimpin PLN.

"Kita meminta pak Dahlan menjelaskan atau memverifikasi audit BPK yang menyebutkan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Penting verifikasi agar tidak salah komunikasi. Hipotesa kerugian di PLN puluhan triliun dan ingin tahu penyebabnya karena manusia atau ada unsur lain sehingga ada unsur kerugian," kata dia.

Undangan DPR saat ini merupakan bersifat pribadi dan bukan sebagai kapasitas dia sebagai Menteri BUMN. Hal itu dibuktikan jika pengiriman undangan ditujukan ke rumah pribadi Dahlan.

"Kita sudah undang pak Dahlan, suratnya akan diantarkan ke rumahnya lagi dan rapat berjalan ini sesuai catatan mereka yang diundang lagi," ungkapnya.

Berdasarkan audit BPK, salah satu kerugian yang terjadi pada proyek pembangunaan 8 pembangkit berkapasitas 9.000 megawatt (MW) dengan nilai kerugian sekitar Rp 3,7 triliun. Tanpa menyebutkan detailnya, Effendi mengaku masih ada kerugian lain selama Dahlan menjabat sebagai pimpinan PLN.

Selain temuan BPK, dia mengaku pihak DPR juga memiliki bukti lain untuk memperkuat dugaan kerugian negara selama Dahlan menjabat dan melibatkan pihak keluarganya. Hal itu yang memerlukan kehadiran dan penjelasan Dahlan.

"Kami memiliki data dan kalau memang setelah verifikasi tidak benar kami catatkan, namun bila sebaliknya maka kami akan proses ke KPK," tegasnya. (Dis/Ndw)