Pengusaha Logistik Tak Siap Hadapi Komunitas Ekonomi ASEAN

Pelaku usaha logistik mengaku belum siap bersaing dalam pelaksanaan komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) atau perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Pengusaha merasa daya saingnya masih rendah bila dibandingkan negara lain karena tertekan banyaknya pungutan tak resmi alias liar yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

"Pungutan liar, masih, masih banyak sekali. Di darat, di pelabuhan, dimana-mana terutama di logistik antar provinsi," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Iskandar Zulkarnain, Rabu (10/4/2013).

Iskandar yang hadir dalam workshop yang digelar Kementerian Perdagangan, bertajuk "Tantangan dan Peluang Logistik Indonesia Menghadapi Pasar Global" mengatakan pungutan ditemui hampir di semua akses konektivitas meski yang paling menonjol adalah konektivitas antar pulau.

Berdasarkan data dari Departemen Perhubungan, setidaknya terdapat 17 jenis pungutan tidak resmi masuk-keluar barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Empat diantaranya dilakukan Pelindo, dua jenis pungutan Adpel, satu jenis pungutan bea cukai, imigrasi, dan karantina, serta prinsipal.

Tiga jenis pungutan dilakukan agen pelayaran. Pungutan tak resmi juga dialami pelaku logistik dalam proses melalui jalur merah dan jalur hijau yang kewenangannya ada pada PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT). (Est/Nur)