Formula Pemerintah Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, target defisit anggaran pada tahun depan sebesar 1,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 175,35 triliun lebih rendah dibanding proyeksi defisit anggaran di 2013.

"Target defisit anggaran 2014 ini seiring dengan langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk meng-adress defisit transaksi berjalan," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/10/2013) malam.

Dalam postur RAPBN 2014 yang ditetapkan Banggar DPR, pendapatan negara tercatat Rp 1.667,10 triliun, penerimaan dalam negeri Rp 1.665,70 triliun, penerimaan perpajakan Rp 1.280,30 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 370,70 triliun dan penerimaan dari hibah Rp 1,3 triliun.

Transfer daerah mencapai Rp 592,5 triliun dari asumsi pemerintah Rp 586,4 triliun dengan total anggaran pendidikan Rp 368 triliun untuk tahun depan. Jadi defisit anggaran 2014 naik menjadi Rp 175,35 triliun dari asums awal Rp 154,2 triliun atau sebesar 1,69%.

Chatib mengaku, salah satu formula yang diterapkan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran, adalah terkait kebijakan moneter yang dirilis BI belum lama ini.

"BI sudah melakukan kebijakan moneter sangat ketat dengan menaikkan suku bunga acuan (BI Rate). Tahun ini kami juga memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga defisit dibuat kecil," ujar Chatib.

Sekadar informasi, kesepakatan Banggar dan pemerintah lain adalah jatah subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan bahan bakar nabati (BBN) yang meningkat dari Rp 194,9 triliun menjadi Rp 210,73 triliun.

"Kami mau jalankan pengendalian BBM dengan RFID tapi kami harus bicara bersama Kementerian ESDM soal itu. Sebelum clear, saya tidak mau bikin statement, namun kalau ditanya dari sisi keuangan kami ingin volume konsumsi BBM tetap sebesar 48 juta kiloliter (kl)," kata Chatib.

Meski demikian, Chatib belum bersedia memberikan kepastian waktu mengenai percepatan pemasangan RFID di setiap SPBU serta kendaraan pribadi masyarakat.

"Ini kan proyek dan dipersiapkan sudah sejak lama. Tapi mungkin ESDM punya osp lain, dan itu akan dibicarakan lagi," ujar dia.

Sedangkan untuk subsidi listrik, dia bilang, terjadi penurunan lantaran ada beberapa penghapusan subsidi kepada sejumlah pelanggan indusri maupun bisnis.

"Itu sudah masuk dalam RAPBN 2014, salah satunya itu (penghapusan jatah subsisi). Dan saya rasa sudah dibahas di Komisi VII DPR, sedangkan kepastian waktunya mesti tanyakan langsung ke Kementerian ESDM," tutur Chatib.

Anggaran subsidi listrik pada tahun 2014 sebesar Rp 18,43 triliun menjadi Rp 71,37 triliun. Dalam nota RAPBN 2014, pemerintah menganggarkan subsidi listrik sebesar Rp 89,8 triliun. (Fik/Ahm)