Minta Upah Rp 3,7 juta/Bulan, Ini Hitung-hitungan Para Buruh?

Kalangan buruh kembali menggelar aksi demonstrasi jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 1 November 2013. Kali ini buruh menuntut agar perusahaan menaikkan UMP sebesar 50% atau menjadi Rp 3,7 juta untuk wilayah DKI Jakarta. Bagaimana perhitungan para buruh sehingga menghasilkan angka tersebut?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (28/10/2013) menyatakan kalangan buruh secara tegas menolak penetapan Komponen Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 2.299.860.

"Hasil KHL yang disetujui pemerintah dan APINDO adalah ilegal," katanya.

Menurut Said, penetapan KHL itu dilakukan tanpa persetujuan dari perwakilan buruh yang memutuskan walkout dari pertemuan dewan pengupahan. Perhitungan tersebut dianggap mengunakan rata-rata KHL 2013 yang seharus mengunajkan metode regresi KHL sampai dengan Desember 2014

Dari perhitungan kalangan pekerja, angka KHL yang dihasilkan metode regresi KHL sampai Desember 2013 mencatat nilai yang tepat adalah Rp 2.767.320.

"Kenaikan upah minimum 50% sangat rasional bila dilihat dari angka KHL dari hasil perhitungan regresi sampai Desember 2014," katanya.

Dengan nilai KHL tersebut, ditambah laju inflasi dan produktifitas, kalangan buruh menilai angka upah minimum yang layak diperoleh para pekerja adalah di atas Rp 3 juta per bulan.

Seperti diketahui, sejumlah elemen buruh di Kawasan Berikat Nusantara Cakung dan Kawasan Industri Pulogadung hari ini menggelar aksi demonstrasi. Aksi yang berlangsung sampai 30 Oktober ini dianggap sebagai pemanasan jelang mogok nasional pada akhir Oktober hingga awal November mendatang. (Shd)