Kisruh UMP Bakal Berlanjut Sampai Pemilu 2014

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2,44 juta masih belum diterima oleh kaum buruh. Pasalnya, upah tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan buruh Rp 3,7 juta.

Direktur Institude for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati memprediksi kekisruhan mengenai UMP ini akan terus berlanjut paling tidak hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2014.

"Ya, tapi persoalan UMP belum selesai. UMP ini kan selalu menjadi komoditas politik jadi setiap tahun pasti ada. Apalagi momen politik tahun depan, ini juga tunggangan persoalan politik," ungkapnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (4/11/2013).

Demi mengakhiri konflik rutin tahunan tersebut, Eni menilai harus ada sebuah kebijakan dari pemerintah yang mengatur dan mengkoordinir antara para pekerja dengan pengusaha.

"Jadi formula penentuan UMP harus ditentukan, DKI ini jadi barometer dan akan berpengaruh daerah lain. Gejolak UMP ini menjadi isu yang merembet, begitu DKI demo, jadi wilayah lain mengikuti," kata Eni. (Yas/Ndw)