Sukses

Ada Mobil Murah, Pemerintah Ogah Tambah Kuota BBM

Pemerintah memastikan target kuota BBM subsidi 48 juta kiloliter (kl) tahun depan tak akan berubah meskipun produksi mobil murah meningkat.

Pemerintah memastikan target kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 48 juta kiloliter (kl) tahun depan tak akan berubah meskipun produksi kendaraan murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) diperkirakan melonjak hingga ratusan ribu unit.

“Tahun depan kuota tidak akan jebol kalau ada kebijakan (pemerintah). Makanya kami ingatkan Kementerian ESDM supaya patuhi komitmen 48 juta kl dengan cara apapun karena tidak akan ada tambahan kuota. Kalau ada tambahan, anggaran juga nambah, bisa repot,” kata Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, seperti ditulis Selasa (3/12/2013).

Dia optimistis, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 47 juta kl atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 48 juta kl. Caranya, lanjut Bambang, melalui penggunaan alat pengontrol atau Radio Frequency Identification (RFID) pada kendaraan maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Fokus pertama kami adalah close distribution seperti RFID yang sekarang dibagikan. Jadi kalau jatah BBM misalnya 60 liter per minggu lalu coba-coba nambah, maka tidak bisa lagi. Sedangkan cara lain adalah konversi biofuel dan gas harus lebih agresif ,” paparnya.

RFID, menurut Bambang, harus dipasang pada kendaraan-kendaraan tertentu bukan mobil atau motor baru, bahkan kendaraan mewah. “Makanya saya harap ada kebijakan lain selain RFID. Tapi biarlah Kementerian ESDM yang memikirkan itu termasuk peningkatan campuran biofuel yang nantinya bakal diterapkan di seluruh Indonesia secara bertahap,” tutur dia.

Terkait lonjakan produksi LCGC tahun depan, dia mengungkapkan, pihaknya bakal berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) supaya berupaya keras menekan penggunaan premium oleh mobil murah.

“Setelah saya cek, mesin LCGC tidak didesain untuk premium. Jadi harus ditekankan konsumen harus sadar soal itu agar konsumen tidak mudah konsumsi BBM subsidi sebab premium tidak cocok di mobil ini karena bisa menyebabkan kerusakan. Makanya saya minta Kemenperin bicara ke produsen otomotif,” tandasnya. (Fik/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.