Mungkinkah Tak Ada BBM Bersubsidi di Jakarta?

Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Ibukota langsung mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahkan mendukung langkah tersebut sebagai solusi menekan konsumsi maupun anggaran dari subsidi BBM.

Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, penghapusan subsidi BBM sangat memungkinkan untuk diterapkan di Jakarta mengingat pembatasan BBM subsidi ini bisa dilakukan berdasarkan wilayah atau kelompok pemakai.

"Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 ada dorongan melakukan distribusi BBM secara tertutup," ujar dia dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (16/12/2013).

Pada dasarnya, Bambang mengaku, pihaknya memberi restu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menerapkan rencana tersebut di wilayah kekuasaannya.

"Kami setuju dengan rencana itu karena tetap akan menurunkan konsumsi BBM bersubsidi, selain dari upaya pemasangan alat pengontrol BBM (RFID) jika berjalan dengan lancar," sambungnya tanpa bersedia menyebut nilai dan konsumsi penghematan dari penghapusan BBM subsidi.   

Dia menjelaskan, mekanisme penghapusan BBM subsidi di Jakarta tidak mesti menaikkan harga jual BBM bersubsidi hingga mendekati atau sama dengan harga pokoknya.

"Tidak ada perubahan harga, hanya meniadakan suplai premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jakarta," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengamat perminyakan, Kurtubi mengatakan, langkah Ahok untuk melenyapkan subsidi BBM di Jakarta harus diiringi dengan penyesuaian harga jual BBM subsidi hingga setara atau mendekati harga pokoknya.

Sedangkan pemerintah, tambah dia, tak akan mungkin menaikkan harga BBM bersubsidi tahun depan karena terbentur dengan momen pemilihan umum (pemilu) yang penuh dengan kepentingan politik.

"Biaya pokok BBM saat ini berkisar Rp 7.500-Rp 8.000 per liter, sedangkan harga jual Rp 6.500 per liter. Jadi kalau dinaikkan Rp 1.000-Rp 1.500 selesai, subsidi bisa nol," jelasnya.

Lebih jauh dia bilang, menaikkan harga BBM subsidi mesti diterapkan secara nasional, bukan hanya memberlakukannya di Jakarta saja.

"Kebijakan ini yang mesti dipahami oleh Pak Ahok dan Pak Jokowi kalau menggunakan skema satu harga harus berlaku secara nasional, tidak bisa secara provinsi. Masa beli BBM di Jakarta dan Karawang berbeda, ribet dong," paparnya. (Fik/Ahm)


Baca Juga:

Ahok Akan Hapus Subsidi BBM di Jakarta

Ahok Cabut Subsidi BBM, Dewan Transportasi: Itu Bagus!

Susah `Lenyapkan` BBM Subsidi di Jakarta