Sukses

Kementerian BUMN Segera Tentukan Nasib Reasuransi Terbesar di RI

Kementerian BUMN akan menggelar rapat dengan Mandiri Sekuritas untuk mengkaji pendirian perusahaan reasuransi BUMN pada pekan depan.

Rencana pendirian perusahaan reasuransi terbesar di Indonesia terus bergulir. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan langkah lebih maju untuk menentukan nasib dari reasuransi ini.

Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengungkapkan, pihaknya akan menggelar rapat dengan Mandiri Sekuritas (Mansek) sebagai konsultan yang mengkaji pendirian perusahaan reasuransi BUMN pada Rabu (15/1/2014).

"Kami mau rapatkan dengan Mansek, PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), PT Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo), Askrindo dan BUMN lain yang tertarik untuk masuk di dalamnya," ujar dia usai menghadiri Penandatanganan Kerja sama Sinergi Produk dan Pemasaran Asuransi Bersama PT Asuransi Jiwasraya dan ASEI di Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Dia menyebut, BUMN lain itu yakni, Perum Jamkrindo, PT Jasa Raharja, PT Taspen, dan PT Jasindo. Dalam rapat, lebih jauh Gatot menambahkan, Kementerian BUMN akan fokus membahas dan memutuskan empat opsi pendirian reasuransi terbesar ini dalam jangka pendek maupun panjang.

"Opsinya kan ada empat, apakah membuat perusahaan baru, merjer, ASEI akan jadi holding atau justru Reindo sebagai holding. Nanti kami akan putuskan pada Rabu pekan depan, dan Kamis bakal dirapatkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim)," jelasnya.

Gatot bilang, seluruh perusahaan yang terlibat sudah menyatakan kesanggupannya dalam penyertaan modal untuk merealisasikan rencana besar tersebut. Namun untuk kepastian porsi pendanaannya, dia akan merundingkan dalam rapat.

"Tidak ditentukan (besarannya) tapi mereka bilang sanggup. Nanti dilihat perhitungan dari ASEI dan Reindo soal size (modal). Saya lagi minta mereka untuk menghitung berapa kira-kira modal awal," paparnya.

Pekan depan, lanjut dia, Kementerian BUMN juga akan menetapkan realisasi pendirian perusahaan reasuransi. Terpenting, rencana ini mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"OJK dan Kemenkeu dari awal sangat support sekali supaya ini serius didirikan. Rapat dan komunikasi dengan mereka juga intens," pungkas Gatot. (Fik/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.