Uang Muka Kendaraan Pejabat Boleh Naik Asal Diikuti Kinerjanya

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyesalkan buntut dari kenaikan uang muka mobil pejabat yang dikaitkan dengan penghematan negara. Kebijakan penyesuaian DP mobil dianggap wajar bagi Indonesia yang termasuk salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto‎ berpendapat anggaran negara yang dialokasikan untuk kenaikan uang muka mobil pejabat terbilang kecil, sehingga masyarakat seharusnya tidak menjadikan kebijakan tersebut sebagai target penghematan pemerintah.

"Kalau kita mau bicara penghematan, lebih baik yang dijadikan target bukan DP mobil pejabat. Itu kecil dampaknya ke APBN, paling cuma sekira Rp 100 miliar. Tidak ada artinya untuk negara yang ekonominya nomor 16 terbesar di dunia," tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Suryo berharap‎, para pejabat yang akan mengantongi tunjangan kenaikan uang muka mobil lebih meningkatkan kinerjanya, membela kepentingan rakyat, termasuk DPR sebagai Wakil Rakyat.

"Anggota DPR dan lainnya bisa pakai mobil lebih bagus, ya biarlah. Yang penting mereka lebih giat kerjanya membela kepentingan rakyat. Jangan ribut melulu urusan internal partai yang tidak ada habisnya," tambah dia.

Suryo menambahkan, penghematan dan reformasi fiskal sesungguhnya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar diesel pada seluruh pembangkit listrik di Indonesia. Upaya ini akan menyumbang dampak signifikan terhadap anggaran negara.

"Kenapa yang diributin penghematan kecil-kecil saja tapi kalau negara boros ratusan triliun rupiah tidak diributin. Itu yang perlu dibenahi agar berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia," ujar Suryo. (Fik/Ahm)