Ketua Kadin Baru Harus Mampu Satukan Para Pengusaha RI

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal menggelar musyawarah nasional (munas) di Bandung pada 22-24 November 2015. Dalam munas tersebut tersebut terdapat agenda pemilihan ketua umum yang salah satu kandidatnya adalah mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Salah satu misi yang dibawa Gobel dalam kampanyenya adalah membuat Kadin Indonesia menjadi lebih solid. 

Pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Firmanzah mengatakan, gagasan Rachmat Gobel untuk mempersatukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang kini dalam dualisme kepemimpinan pantas mendapat dukungan berbagai kalangan, lebih lagi bagi yang berada di internal organisasi tersebut.

Ia menyebutkan, Rachmat Gobel bukan tergolong tokoh konflik dan bahkan memiliki integritas moral yang baik sehingga dipercaya dapat menyatukan Kadin dalam satu wadah kembali.

"Figur Rachmat Gobel dapat diterima oleh semua elemen, apalagi dengan komitmennya yang ingin mengedepankan persatuan di tubuh Kadin, maka dipastikan banyak orang menyukainya," ujar Firmanzah, di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Ditambahkan, penyatuan Kadin dari dualisme kepengurusan sangat penting agar organisasi para pengusaha itu dapat mengoptimalkan perannya.

"Penting sekali gagasan penyatuan disuarakan untuk bisa diwujudkan. Hal itu merupakan amanat Undang-undang No 1/1987 tentang Kadin," ungkap ekonom muda ini.

Ia menjelaskan, jika Kadin masih tetap dalam dualisme seperti sekarang ini, para pengusaha akan merasa bingung ke mana menyalurkan aspirasinya. Di sisi lain, permasalahan dualisme dapat mengganggu hubungan Kadin dengan pemerintah, oleh karena Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.

"Dalam kondisi terdapat dualisme inilah, pemerintah menjadi tidak nyaman kalau berhubungan dengan salah satu versi Kadin," tegas Firmanzah.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menegaskan bahwa dualisme di dalam Kadin tidak pernah ada. Menurutnya, jika ada pihak yang mengaku sebagai Kadin maka pihak tersebut berada di luar Kadin yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 

"Pertama, tidak ada dualisme di Kadin karena Kadin beda dengan organisasi lain. Kadin didirikan dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Menurut Suryo, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kadin yang bukan berada di bawah pimpinannya bukan mewakili Kadin. Oleh sebab itu, pihaknya tidak pernah mengakui kegiatan-kegiatan tersebut. (Gdn/Zul)